KPU: Kampanye Tatap Muka Dibatasi Maksimal 50 Orang

RAKYATCIREBON.ID-Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengemukakan tidak ada kampanye pengerahan massa pada Pilkada Serentak 2020. Kampanye tatap muka atau pertemuan terbatas dibatasi hanya maksimal 50 orang.

“Itu kumulatif ya. Artinya, bukan hanya peserta saja tetapi juga termasuk panitia,” kata Dewa dalam acara Sosialisasi Kampanye Melalui Media Sosial dan Media Daring yang digelar secara virtual (online) di Jakarta, Jumat (2/10/2020).

Ia menjelaskan aturan kampanye di masa pandemi Covid-19 sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 13 Tahun 2020. Dalam Pasal 50, Ayat 2 dinyatakan dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog tidak dapat dilakukan melalui media sosial (Medsos) dan media dalam jaringan (Daring), dapat dilakukan pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog. Namun dengan sejumlah persyaratan.

Pertama, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung. Kedua, membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang satu meter antar peserta Kampanye, serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring.

Ketiga, wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Keempat, menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir, sabun, dan cairan antiseptik berbasis alkohol (hand sanitizer).

Kelima, wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid 19) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Menurutnya, kampanye Pilkada 2020 didorong agar menggunakan kampanye secara daring dan media sosial. Kampanye dalam dua media itu dilakukan sepanjang masa kampanye Pilkada yang mencapai 71 hari.

“Penayangan iklan di media daring (online) paling banyak lima media setiap harinya dan berlaku selama 14 hari. Sementara iklan di Medsos, hanya ditayangkan ke akun-akun resmi para Paslon,” jelas Dewa.

Menurutnya, biaya iklan di media daring dan Medsos ditanggung oleh Paslon atau Tim Sukses. Sementara yang ditanggung negara melalui dana APBD adalah biaya iklan di media konvensional seperti media cetak, televisi dan radio.

“Untuk iklan di media konvensional, akan difasilitasi oleh KPU Daerah,” tegas Dewa.

Dia menambahkan setiap Paslon yang maju dalam Pemilihan Gubernur, diperbolehkan memiliki maksimal 30 akun. Sementara untuk Pemilihan Bupati (Pilbup) dan Pemilihan Walikota (Pilwalkot) hanya boleh memiliki 20 akun. Akun bisa dibuat dalam semua aplikasi seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan harus dilaporkan ke KPU. (*)

Sumber: