KPU Batasi Akun Resmi Paslon Pilkada di Medsos

“Perppu itu berorientasi pada jaminan keselamatan dan kesehatan kepada masyarakat. Mengingat Perppu bisa mengatur hal teknis. Seperti mekanisme sanksi yang lebih tegas atau menerapkan special voting arrangement,” kata Bamsoet di Jakarta, Senin (21/9).

Ia meminta pemerintah dan DPR dapat membahas materi Perppu di masa sidang DPR untuk menyetujui menjadi UU atau tidak. Dia meminta para epidemiologi maupun Satgas Penanganan COVID-19 dilibatkan. Tujuannya untuk menentukan indikator apa saja yang bisa dipakai untuk menjadi pegangan KPU dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020.

“Saya mendorong KPU mempertimbangkan metode kotak suara keliling sebagai alternatif untuk menjemput pemilih yang takut ke TPS. Usulan itu mengingat penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi dinilai akan menurunkan partisipasi masyarakat menggunakan hak suaranya,” jelas mantan Ketua DPR RI ini.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian, mengisyaratkan pemerintah menyiapkan dua opsi Perppu untuk perbaikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan pada pelaksanaan Pilkada 2020.

Kedua Perppu itu juga akan memuat aturan terkait penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi selama Pilkada berlangsung. Selain itu, pemerintah akan mengatur sejauh mana keterlibatan Sentra Penegak Hukum Terpadu. Yakni Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung dalam menjalankan proses penegakan hukum terkait pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan.(rh/fin)

Sumber: