SMR Enggan Disalahkan, Ajak Pemkab Atasi Banjir di Japura Bakti

SMR Enggan Disalahkan, Ajak Pemkab Atasi Banjir di Japura Bakti

\"wilayah

RAKYATCIREBON.CO.ID - Belakangan, banjir yang terjadi di desa Jepura Bakti menjadi perhatian. Pasalnya, warga banyak yang mempersoalkan ketika banjir berlangsung air sulit mengalir saat melewati terowongan tol.

Pasalnya saluran air yang tersendat lantaran rusak. Sehingga, banyak dari warga mempersoalkan banjir yang terjadi di desanya diakibatkan karena adanya ruas jalur tol.

Makanya masyarakat mengharapkan ada perbaikan saluran tersebut. Padahal, banjir di Desa Jepura bakti sudah menjadi langganan setiap tahun, bahkan sebelum adanya jalur tol.

Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Cirebon, melalui Kepala Seksi Rehabilitasi peningkatan Irigasi, DPUPR, Khariri menyebutkan bahwa ketika banjir terjadi disekitar jalur tol, semua itu menjadi tanggungjawab pihak pengelola tol.

Menurutnya, dalam sistem irigasi di Kabupaten Cirebon sudah diterapkan pengendalian di bendungan utama. Hal itu sebagai upaya untuk mengantisipasi kelebihan air yang megalir ke irigasi sekunder maupun tersier.

Namun mengenai kondisi saluran kecil yang berada di Desa Japura Bakti, diklaimnya semua itu berada diluar jaringan sistem irigasi pemerintah daerah. Lokasinya yang bersebelahan dengan Jalan Tol Kanci Pejagan, seharusnya menjadi tanggung jawab pihak tol.

“Lokasinya kan berada di sebelah jalan tol, mestinya menjadi tanggungjawab pihak tol, bukan di pihak kita selaku dinas,” paparnya ke Rakyat Cirebon, belum lama ini.

Sementara Humas PT Semesta Marga Raya (SMR) selaku operator jalan tol Kanci- Pejagan, Sutono menyebutkan, pasca banjir, pihaknya langsung membenahi saluran dimaksud.

Hanya saja, ketika hal itu tidak dilanjutkan, maka air selamanya akan tergenang, mengingat sudah banyak bangunan yang menghalangi laju air.

“Kami sudah membenahi saluran yang ada di terowongan tol yang ada di Desa Jepura bakti. Semua itu tidak cukup hanya dari kita saja. Perlu ada tindakan dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah,” terang dia.

Peran serta pemerintah tersebut, kata dia untuk melakukan sodetan sungai, sehingga air pun bisa mengalir terus, tidak tersendat hanya di bawah tol. Karena, ketika dibawah terowongan sudah selesai, persoalan akan kembali muncul ketika proses pembenahan tidak dilanjutkan.

Jadi kata dia, sangat tidak pas, ketika banjir yang terjadi, lalu kemudian menyalahkan sepenuhnya kepada pihak tol, karena saluran air diterowongan tidak lancar.

“Sebenarnya, pasca kejadian pun kita langsung meninjau dan langsung membenahi. Hanya saja, ketika tidak dilanjutkan, pada akhirnya akan tersendat juga,” paparnya. (zen)

Sumber: