Susah Izin Berlayar, Produksi Ikan Turun

Susah Izin Berlayar, Produksi Ikan Turun

Pengaruhi PAD, Pemerintah Diminta Berbenah

INDRAMAYU - Minimnya hasil tangkapan nelayan diduga akibat sulitnya peroleh izin berlayar, hal itulah penyebab  utama produksi ikan di Indramayu mengalami penurunan sekitar 10 persen. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla),  Abdur Rosyid Hakim mengatakan, angka Produksi Ikan di Kabupaten Indramayu pada 2016 secara umum mengalami penurunan.
\"nelayan
Nelayan Indramayu. dok. Rakyat Cirebon

Salah satu indikatornya  ialah di TPI Karangsong, dimana kapal penangkap ikan kemarin banyak yang mendarat di tempat lain untuk menjual hasil ikan tangkapnya. “Sekitar kurang dari 10 persen, mudah-mudahan tahun ini produksi ikan di Kabupaten Indramayu mengalami kenaikan,” ungkapnya.

Selain disebabkan banyaknya nelayan yang menjual hasil tangkapnya di daerah lain, menurut Hakim, penyebab lain turunnya angka produksi Ikan yaitu ikan tongkol abu tidak keluar, padahal di Indramayu domain hasil tangkapnya adalah ikan tengiri tongkol.

“Kalau di prosentase tepatnya saya kurang tau, saya lupa datanya. Yang jelas ada penurunan angka produksi ikan di Indramayu dan ini baru tahun sekarang terjadi selama 13 tahun, mungkin pengaruh cuaca juga menjadi salah satu indikator turunya hasil tangkap  di nelayan,” katanya.

Ditambahkan olehnya,  dari segi Pendapat  Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2016, produksi ikan hanya mencapai  Rp 10,300,000.000 dari target Rp11 milyar, sekitar Rp700 juta yang tidak terpenuhi dan masih kurang sekitar 10 persen.

“Kalau sebelumnya kita terus mengalami peningkatan dari 54 persen sampai 61 persen dan seterusnya, meskipun di Karangsong  mengalami penurunan masih bisa tercover daeri wilayah lainya,” imbuhnya.

Dituturkan, pihaknya masih melakukan pembenahan sebagai upaya untuk meningkatkan produksi ikan di daerah, diantaranya melakukan pembangunan TPI Karangsong salah satu untuk meningkatkan pelayanan.

Sementara itu, Serikat Nelayan Tradisional Indonesia  (SNT) Kajidin mengatakan, perizinan di tingkat nelayan ini memang menjadi problem, bahkan beberapa nelayan pindah ke Jakarta dalam pembongkaran hasil tangkapanya.

Padahal, TPI Karangsong biasanya setiap hari mampu mendapatkan Rp1 Milyar dari hasil bongkar ikan, namun saat ini hanya sekitar Rp600 Juta lebih.


\"Sulitnya mendapat perizinan ini, bukan saja berdampak langsung kepada para nelayan, juga berdampak kepada PAD di daerah,\" ungkapnya.

Sementara itu, anggota DPR RI Komisi IV Ono Surono mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan dalam beberapa kali di agenda di DPR RI, khusunya untuk mengatasi permasalahan di tingkat nelayan mengenai banyaknya keluhan yang diterima dari para nelayan. Namun, sampai saat ini belum ada respon yang serius dari kementrian kelautan dan perikanan RI.
\"Kita juga lagi memperjuangkan nasib para nelayan-nelayan di Indonesia ini, agar segera direspon oleh pemerintah,\" tegasnya.

Sementara itu, saat di singgung mengenai produksi ikan yang turun, Ono mengakui  kondisi ini terjadi hampir terjadi di daerah- daerah. Untuk di Indramayu sendiri sekitar 18 ribu ton dengan nilai Rp406 Milyar pada Tahun 2015, di bulan yang sama terjadi penurunan di Tahun 2016.
Selain itu, lanjut Ono fasilitas tempat pelelangan ikan di Kabupaten Indramayu kondisinya sudah tidak memenuhi kebutuhan kapal-kapal yang ada, melihat meningkatnya jumlah kapal.
\"Untuk sekali bongkar di Karangsong mampu muat mencapai 60 sampai 70 ton, padahal bisa lebih atau bisa melebihi angka tersebut, pungkasnya. (yan/mgg)

Sumber: