Balakar Bantah Sebatas Peserta Latihan

Balakar Bantah Sebatas Peserta Latihan

Diberi Seragam dan Kasih Duit saat Daftar, BG Ragukan Kadis Damkar

KESAMBI – Pernyataan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Cirebon, Drs Adam Nuridin MM, bahwa 220 orang petugas barisan relawan kebakaran (balakar) ilegal hanya dilatih kebakaran, hampir dipastikan tak benar.
\"petugas
Petugas Damkar Kota Cirebon. dok. Rakyat Cirebon

Salah satu petugas damkar ilegal menyebutkan, ketika dirinya mendaftar menjadi petugas damkar melalui oknum pegawai di internal Dinas Damkar yang kini telah pensiun, bukan dinyatakan sebagai peserta pelatihan penanganan kebakaran.

Dirinya dijanjikan menjadi pegawai, bahkan diiming-imingi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Tidak ada istilah pelatihan saat awal dan beberapa teman saya masuk ke sini (Dinas Damkar, red). Intinya, kita bekerja dan katanya akan digaji sesuai dengan UMK Kota Cirebon,” ungkap salah satu petugas damkar ilegal yang meminta identitasnya dirahasiakan, kemarin (12/1), saat ditemui di kompleks olahraga Bima.

Maka dari itu, pria berusia lebih dari 25 tahun itu mengaku kaget ketika mengetahui pernyataan Adam di media massa, bahwa 220 orang petugas damkar yang masuk lewat jalur licin hanya sebatas peserta pelatihan.

“Saya kaget dibilang hanya diberi pelatihan. Karena jujur saja, saya dan beberapa teman saya sudah bayar,” kata dia.

Bersama dengan teman-temannya yang masuk dalam rekrutmen ilegal beraroma uang pelican, sudah dilatih beberapa kali tentang penanganan kebakaran. Tapi, ia menolak bila disebut hanya sebatas untuk dilatih, tanpa direkrut sebagai pegawai.

“Memang kita dilatih tentang penanganan kebakaran. Tapi di sini bukan hanya untuk pelatihan. Sesuai janji kepada kita, akan diangkat jadi pegawai,” kata pria lulusan salah satu perguruan tinggi ternama di Cirebon itu.

Ia mengaku membayar uang lebih dari Rp20 juta kepada oknum agar dirinya masuk menjadi petugas damkar.

Selain itu, mengenai asal muasal seragam yang dikenakannya, ia mengaku, berasal dari oknum pegawai di internal Dinas Damkar.

Pria asal Kabupaten Cirebon itu mengaku tak tahu toko yang menyediakan seragam damkar bila harus membeli sendiri.

“Seragamnya diberi dari sini (Dinas Damkar, red) dan kondisinya baru, bukan bekas. Itu Pak Adam juga tahu. Lagian, kalau beli sendiri, saya tidak tahu belinya dimana,” kata dia, diamini seorang temannya.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Kota Cirebon, H Budi Gunawan mengaku ragu dengan kebenaran pernyataan Adam pada saat rapat bersama Komisi A dan B di gedung dewan, pada Rabu (11/1) lalu.

“Saya ragu kalau mereka (petugas damkar ilegal, red) tiba-tiba datang ke kantor Dinas Damkar untuk dilatih penanganan kebakaran,” katanya.

Politisi yang familiar disapa BG itu menilai, ada beberapa kejanggalan bila klaim Adam mengenai permintaan pelatihan dari 220 orang balakar ilegal.

Pertama, sebut BG, jumlah masyarakat yang meminta dilatih penanganan kebakaran jumlah tergolong banyak, yaitu mencapai 220 orang yang seolah dikoordinir.

“Kedua, kalaupun mereka hanya meminta dilatih, kenapa mendapatkan atau dibolehkan memakai seragam petugas damkar? Dan ketiga, saya yakin ucapan Pak Adam tidak benar. Karena faktanya, mereka berharap menjadi pegawai di Dinas Damkar,” kata politisi PKPI itu.

Untuk itu, BG juga mendesak agar Kepala Dinas Damkar mengambil sikap tegas, walau beberapa kali menyatakan tak pernah melakukan rekrutmen yang menghasilkan 220 orang petugas damkar ilegal. “Saya kira Komisi A dan B sepakat, salahsatu rekomendasinya adalah meminta agar kepala Dinas Damkar memulangkan mereka (balakar ilegal, red),” katanya.

Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi A dan B, Adam mengatakan, mengenai 220 orang balakar yang disebut ilegal, Adam mengaku, mereka hanya masyarakat biasa yang mengajukan diri untuk dilatih kemampuan pemadaman kebakaran.

Mereka berharap, ketika nanti Dinas Damkar membuka rekrutmen, bisa masuk karena sudah mengikuti pelatihan.

“Ada 220 orang minta dilatih pemadaman kebakaran. Dengan harapan mereka bisa direkrut ketika ada rekrutmen. Tapi ketika saya mau mengajukan rekomendasi ke walikota, malah yang 150 petugas resmi juga dipangkas honornya jadi Rp300 ribu. Jadi ya tidak ada rekrutmen,” jelasnya.

Adam menambahkan, 220 orang itu datang dengan sendirinya secara bertahap. Ditegaskannya, ia tidak pernah menerbitkan surat rekrutmen apapun untuk mereka.

“Kami tidak pernah merekrut. Mereka datang sendiri dengan sukarela dan minta dilatih mengenai teknik pemadaman kebakaran,” katanya. (jri)

Sumber: