Masih ada Hotel yang Gunakan Gas Subsidi
Senin 09-01-2017,10:00 WIB
Hiswana Migas dan Pemda Bakal Beri Sanksi Pelaku Usaha
CIREBON – Hiswana Migas Cirebon mendesak pemerintah daerah memberi sanksi kepada resto dan hotel yang menggunakan gas elpiji ukuran 3 kilogram.
Sebagai kepanjangtanganan Pertamina dalam distribusi gas di Ciayumajakuning, Hiswana Migas menilai penerapan sanksi diharapkan dapat membawa efek jera bagi pelanggarnya.
Karena, gas elpiji tersebut diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu.
Faktanya, gas bersubsidi ini masih banyak digunakan oleh restoran, hotel, bahkan ada juga orang kaya dengan penghasilan lebih dari upah minimum regional (UMR).
Oleh itu, dibutuhkan upaya nyata untuk menekan tidak tepatnya sasaran penggunaan gas melon.
Senior SE Elpiji Rayon X Ciayumajakuning Hiswana Migas Cirebon, Endra Rachmawan menjelaskan, terkait pelaksanaan sanksi untuk pemakai gas subsidi yang bukan peruntukannya, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah.
Menurutnya, ada beberapa opsi yang bisa diambil. Salah satunya memberikan surat edaran terkait larangan kepada restoran dan hotel menggunakan gas melon atau melarang pegawai negeri sipil (PNS) untuk tidak memakai gas melon.
“Desember 2016, kami bersama pemda di Ciayumajakuning sudah berkoordinasi. Kami berharap, segera mengeluarkan surat serupa,” ungkapnya kepada Rakcer, akhir pekan lalu.
Dari hasil pantauan Hiswana Migas, aturan terkait pelarangan kepada pihak tertentu tidak boleh menggunakan gas subsidi. Bahkan, sudah laksanakan oleh sedikitnya 60 pemerintah daerah seluruh Indonesia.
Endra berharap, aturan sepura juga dapat diadopsi oleh pemda di Ciayumajakuning untuk memastikan penggunaan gas melon oleh masyarakat yang berhak.
Pasalnya, perbandingan subsidi untuk gas melon dibanding dengan gas non subsidi terpaut 50 persen dari harga normal.
Sebagai gantinya, kata dia, pemerintah melalui Pertamina telah meluncurkan bright gas ukuran 5.5 kilogram.
Menurutnya, jika beralih menggunakan gas elpiji ukuran 15 kilogram merasa keberatan, alternatifnya bisa menggunakan gas yang lebih praktis berukuran 5.5 kilogram.
“Responnya luar biasa. Mulai Agustus sampai Desember 2016 penjual bright gas sudah menyentuh 60 ribu tabung,” pungkas Endra. (wan/mgg)
CIREBON – Hiswana Migas Cirebon mendesak pemerintah daerah memberi sanksi kepada resto dan hotel yang menggunakan gas elpiji ukuran 3 kilogram.
![\"](\"https://www.rakyatcirebon.id/wp-content/uploads/2017/01/Endra-Rachmawan-.jpg\" "\\"") |
| Endra Rachmawan. Foto: Suwandi/Rakyat Cirebon |
Sebagai kepanjangtanganan Pertamina dalam distribusi gas di Ciayumajakuning, Hiswana Migas menilai penerapan sanksi diharapkan dapat membawa efek jera bagi pelanggarnya.
Karena, gas elpiji tersebut diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu.
Faktanya, gas bersubsidi ini masih banyak digunakan oleh restoran, hotel, bahkan ada juga orang kaya dengan penghasilan lebih dari upah minimum regional (UMR).
Oleh itu, dibutuhkan upaya nyata untuk menekan tidak tepatnya sasaran penggunaan gas melon.
Senior SE Elpiji Rayon X Ciayumajakuning Hiswana Migas Cirebon, Endra Rachmawan menjelaskan, terkait pelaksanaan sanksi untuk pemakai gas subsidi yang bukan peruntukannya, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah.
Menurutnya, ada beberapa opsi yang bisa diambil. Salah satunya memberikan surat edaran terkait larangan kepada restoran dan hotel menggunakan gas melon atau melarang pegawai negeri sipil (PNS) untuk tidak memakai gas melon.
“Desember 2016, kami bersama pemda di Ciayumajakuning sudah berkoordinasi. Kami berharap, segera mengeluarkan surat serupa,” ungkapnya kepada Rakcer, akhir pekan lalu.
Dari hasil pantauan Hiswana Migas, aturan terkait pelarangan kepada pihak tertentu tidak boleh menggunakan gas subsidi. Bahkan, sudah laksanakan oleh sedikitnya 60 pemerintah daerah seluruh Indonesia.
Endra berharap, aturan sepura juga dapat diadopsi oleh pemda di Ciayumajakuning untuk memastikan penggunaan gas melon oleh masyarakat yang berhak.
Pasalnya, perbandingan subsidi untuk gas melon dibanding dengan gas non subsidi terpaut 50 persen dari harga normal.
Sebagai gantinya, kata dia, pemerintah melalui Pertamina telah meluncurkan bright gas ukuran 5.5 kilogram.
Menurutnya, jika beralih menggunakan gas elpiji ukuran 15 kilogram merasa keberatan, alternatifnya bisa menggunakan gas yang lebih praktis berukuran 5.5 kilogram.
“Responnya luar biasa. Mulai Agustus sampai Desember 2016 penjual bright gas sudah menyentuh 60 ribu tabung,” pungkas Endra. (wan/mgg)
Sumber:
- Share:
