Masalah Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi Jadi Sorotan Saat Reses Dewan

CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID – Keluhan masyarakat terhadap kondisi infrastruktur masih mendominasi. Selain itu, persoalan ekonomi. Tersampaikan dalam agenda reses Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka SH.

Selain itu, serap aspirasi yang dilakukan Teguh di wilayah Cirebon Timur, dirinya juga menerima banyak keluhan warga terkait lambannya penanganan kerusakan jalan oleh pemerintah daerah.

Menurut Teguh, aspirasi masyarakat tersebut sangat masuk akal. Pasalnya, banyaknya ruas jalan yang rusak berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga.

“Sangat wajar jika masyarakat mendesak agar perbaikan jalan dipercepat. Jalan di wilayah timur itu penopang ekonomi mereka. Kalau rusak, otomatis mobilitas dan ekonomi juga terganggu,” ujarnya, Senin (21/7).

Selain jalan rusak, persoalan lain yang juga mencuat adalah soal irigasi dan akses jalan menuju lahan pertanian. Teguh menyoroti kondisi Bendungan Cimanis di Kecamatan Pangenan yang dinilai perlu perhatian serius.

Warga juga mengeluhkan minimnya fasilitas dan alat pertanian yang sangat dibutuhkan untuk menunjang produktivitas.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait agar kebutuhan masyarakat di sektor pertanian ini bisa segera ditindaklanjuti,” kata Teguh.

Teguh juga menyoroti lambannya sistem perizinan investasi di Kabupaten Cirebon. Terutama di wilayah timur yang telah ditetapkan sebagai zona industri. Menurutnya, pemerintah daerah harus memberikan kemudahan dalam hal perizinan agar iklim investasi menjadi lebih menarik bagi para investor.

“Zona industrinya sudah ada, tapi sistem perizinannya masih lamban dan tidak efisien. Ini bisa membuat investor berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya di Cirebon,” jelasnya.

Isu lain yang tak kalah penting adalah penyerapan tenaga kerja lokal. Teguh menilai, pemerintah daerah perlu lebih aktif menciptakan solusi agar warga sekitar kawasan industri bisa mendapatkan pekerjaan yang layak.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemkab. Dengan pelatihan yang tepat, warga lokal bisa memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri.

“Kalau BLK dioptimalkan, tidak ada alasan warga lokal tidak bisa diterima bekerja. Mereka punya keterampilan yang sesuai kebutuhan perusahaan,” tegasnya.

Teguh menambahkan, Kabupaten Cirebon memiliki potensi besar untuk berkembang. Namun harus didukung dengan gagasan-gagasan inovatif dari pemerintah daerah. Khususnya dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

“Legislatif siap mendukung sepenuhnya, selama ada komunikasi yang baik dan sesuai aturan. Kalau sampai ada kegagalan kinerja, kami di legislatif juga ikut bertanggung jawab. Karena kami punya fungsi kontrol, anggaran, dan legislasi,” pungkasnya. (zen)

Sumber: