DPRD Kabupaten Cirebon Berkomitmen Tuntaskan Persoalan Ketenagakerjaan

CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan persoalan ketenagakerjaan. Caranya melalui penguatan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr Sophi Zulfia SH MH, menyatakan bahwa berbagai persoalan ketenagakerjaan seperti upah rendah, jam kerja yang tidak sesuai aturan, hingga minimnya jaminan sosial bagi pekerja masih menjadi persoalan mendasar yang perlu segera ditangani.

BACA JUGA:Sophi: Pemekaran Wujud Nyata Pemerataan Pembangunan

“Melalui fungsi dan kewenangan kami di DPRD, kami akan terus memperjuangkan regulasi yang berpihak kepada buruh serta mendorong kerja-kerja konkret. Namun, perlu langkah gotong royong agar persoalan ketenagakerjaan ini dapat diselesaikan secara komprehensif,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, HR Hasan Basori SE MSi, menambahkan bahwa sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan organisasi buruh perlu terus diperkuat. Ia menilai audiensi ini sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk mencari solusi terbaik bagi kesejahteraan buruh.

“Kami memandang perlunya adanya forum yang berkelanjutan agar segala bentuk aspirasi dan permasalahan buruh bisa ditindaklanjuti secara cepat dan efektif,” kata Hasan.

Sementara itu, perwakilan Aliansi Buruh Cirebon, Asep, menyampaikan bahwa pihaknya mendorong DPRD untuk memastikan penerapan norma ketenagakerjaan secara menyeluruh di seluruh perusahaan di Kabupaten Cirebon.

Tiga isu utama yang disoroti antara lain upah layak sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), jam kerja yang manusiawi, dan jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

“Kami juga berharap DPRD mengeluarkan rekomendasi atas setiap kunjungan kerja mereka ke perusahaan-perusahaan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan,” tegas Asep.

Meski fokus pada perlindungan buruh, Aliansi Buruh Cirebon turut mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Namun ditegaskan, investasi tidak boleh mengorbankan hak-hak dan kesejahteraan pekerja.

BACA JUGA:Petani Cirebon Panen Melimpah Berkat Pupuk Organik Zeviti

“Kami sepakat bahwa investasi perlu didorong, tetapi harus memperhatikan prinsip inklusivitas dan kesejahteraan tenaga kerja,” tambahnya.

Keterlibatan aktif DPRD diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja yang adil, manusiawi, dan sejahtera bagi seluruh pekerja di Kabupaten Cirebon.

Wakil Ketua DPRD, Hj Nana Kencanawati SPd menegaskan aspirasi buruh akan ditindaklanjuti, dengan mendorong penyusunan peraturan daerah yang berpihak pada buruh. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan.

"Serta mengeluarkan rekomendasi formal dari hasil kunjungan kerja sebagai dasar evaluasi kebijakan," tukasnya. (zen)

Sumber: