Dinkes Kabupaten Cirebon Dukung Penambahan Kuota P3K Nakes

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon sangat mendukung para tenaga kesehatan (nakes) honorer untuk bisa masuk P3K. Bahkan, Dinkes juga terus berupaya agar formasi P3K untuk nakes bisa ditambah.

Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon, dr Hj Neneng Hasanah menanggapi desakan nakes honorer yang menginginkan kuota P3K Nakes ditambah. "Pada dasarnya kami sangat mendukung dan mengupayakan itu. Kita punya tenaga honorer sekitar 1.800. Mudah-mudahan formasi untuk nakes bisa ditambah," ujar Neneng, kemarin.

Neneng menjelaskan, selama ini pihaknya selalu mengusulkan adanya penambahan kuota tersebut dengan formasi sesuai analisis beban kerja (ABK). Ia menyebut, kuota P3K pada awalnya mendapat 58, kemudian ada tambahan 14 kuota. "Karena sebenarnya yang menjadi berat P3K ini penggajiannya, itu dari APBD. Kita berdoa saja mudahan-mudahan bisa terakomodir," harapnya.

Sementara terkait insentif, Neneng juga menginginkan agar semua nakes bisa mendapatkan haknya. Namun, tentu harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Pasalnya, saat ini kondisi semua puskesmas sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal itu tentu akan berkaitan erat dengan remunerasi para nakes.

"Mudah-mudahan yang mereka inginkan bisa mendapatkan haknya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nanti diakomodirnya itu di dalam remunerasi jasa pelayanan," terangnya.

Selain itu, juga karena adanya perubahan perbup akibat adanya perubahan pada kegiatan vaksinasi Covid-19 yang biasa disebut tahapan vaksinasi. "Dulu ada yang dikatakan tahapan vaksinasi. Sekarang tahapannya sudah tidak ada lagi. Jadi dari sisi aturan memang harus diubah dulu," ungkap dia.

Bukan hanya itu, proses tersebut juga harus ada verifikasi terhadap 60 puskesmas dan 2 rumah sakit.   Dan per hari ini (kemarin, red), seluruh puskesmas telah selesai melaksanakan verifikasi. Saat ini, tinggal menunggu verifikasi dari dua rumah sakit saja. "Tapi kalau kita menunggu dua RS yang belum verifikasi kan jadinya makin lama," paparnya.

Sebelumnya, Forum Pejuang Honorer Nakes (FPHN) Kabupaten Cirebon menyambangi ruang kerja Wakil Bupati (Wabup). Mereka menyampaikan unek-uneknya, lantaran upaya mereka untuk bertemu Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak direspons oleh yang bersangkutan.

Setidaknya, ada dua hal yang ingin mereka curahkan kepada Wabup Cirebon. Yakni terkait minimnya kuota P3K Nakes di tahun 2022 ini. Juga mempertanyakan reward yang dijanjikan Pemda Kabupaten Cirebon sebesar Rp300 ribu per bulan untuk setiap nakes selama satu tahun, yang hingga kini tak kunjung terealisasi.

Ketua FPHN Kabupaten Cirebon, Sarniti mengatakan, pihaknya sengaja menemui Wabup Cirebon, mengingat upaya yang telah dilakukan sebelumnya tak membuahkan hasil.

Menurut Sarniti, sebelumnya FPHN sudah lima kali mengirim surat dan meminta audiensi dengan kepala Dinkes. Namun upaya tersebut tak membuahkan hasil karena kepala Dinkes tidak merespons sama sekali.

"Alhamdulillah hari ini (kemarin, red) kami ketemu dengan Ibu Wabup. Beliau memfasilitasi dan memberikan dukungannya," ujar Sarniti.

Ia menerangkan, tujuan audiensi dengan wabup tersebut adalah ingin difasilitasi bertemu dengan kepala Dinkes. Pasalnya, mereka juga merupakan bagian dari Dinkes. Ibarat sebuah keluarga, mereka adalah anak-anak dari Dinkes yang ingin dirangkul.

"Kami ingin tahu apakah kami masuk kuota P3K 2022 atau 2023. Kami masih bimbang karena kami belum pernah diberi kesempatan bertemu dengan beliau (kadis, red)," terangnya.

Dikatakannya, kuota P3K untuk nakes setiap tahun tidak menentu. Tahun kemarin kuotanya sebanyak 96 nakes dan yang diterima hanya 32. Sedangkan tahun 2022 ini kuotanya hanya ditambah 15 sehingga jumlahnya 56. Itu pun yang diajukan hanya dari beberapa puskesmas saja.

"Sekarang kami kembalikan ke pemda, apakah membutuhkan honorer nakes untuk melaksanakan tugas yang begitu banyak, tapi tidak ada kesejahteraan buat kami?" tuturnya.

Jika nanti benar-benar tidak ada penambahan kuota dari Dinkes, lanjut dia, tidak menutup kemungkinan nantinya para Nakes melakukan mogok kerja. Dan seandainya terjadi, ia memastikan pelayanan kesehatan di 60 Puskesmas akan hancur.

"Saya yakin itu karena semua tugas kebanyakan dilaksanakan oleh honorer baik di 60 Puskesmas, di Labkesda dan PSC. Di Puskesmas itu setengah pegawainya adalah honorer," terangnya.

Ia mengaku merasa miris dengan kondisi yang menimpa para nakes di Kabupaten Cirebon ini. Sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 yang mempertaruhkan nyawa, kesejahteraan para Nakes justru masih jauh di bawah UMR. Gaji yang mereka terima hanya dari jasa pelayanan kesehatan saja. Besaran gaji mereka memang sesuai kapitasi, namun rerata para Nakes honorer masih menerima gaji di bawah Rp 1 juta.

"Pemda memperjuangkan tenaga pendidikan kan sudah yang jumlahnya sampai 4.000 itu, harusnya seimbangkan kesehatan juga karena kami hanya 1.500 an saja. Kalau benar diperhatikan, sampai dua tahun juga mungkin beres. Tolong didengar jeritan hati kami, para Nakes," ucapnya. (zen)