RAKYATCIREBON.ID, CIREBON – Pengalaman panjang di dunia birokrasi, khususnya dalam bidang pendidikan, membawa Drs H Saduki MM pada babak baru. Kali ini, politisi Partai NasDem ini dipercaya mengemban tugas di legislatif, tepatnya di Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon. Membidangi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Bagi Saduki, tidak asing dengan dinamika di sektor-sektor yang menjadi tanggung jawab Komisi IV. Pasalnya, lebih dari 18 tahun mengabdikan diri di UPT Pendidikan. Terbiasa berpindah tugas dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya, sebagai bagian dari pengabdiannya pada dunia pendidikan.
“Saya cukup lama mengabdi di dunia pendidikan, dipindah dari satu UPT ke UPT lainnya. Terakhir dirotasi di dunia pendidikan ketika istilah UPT berganti dengan Koorwil,” kenangnya.
Pindah dari sektor pendidikan, karier Saduki sempat ke Kantor Kecamatan, kemudian ke Dinas Perizinan, hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Saduki pun menutup pengabdiannya sebagai pejabat di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon.
Setelah masuk masa pensiun, ternyata Saduki masih dipercaya masyarakat. Ia pun diminta masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) VII untuk tetap mengabdi lewat legislatif. Tentunya mengharuskannya untuk terus bersinergi dengan pihak eksekutif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kini, Saduki pun dimandatkan Fraksi NasDem untuk menduduki posisi sebagai anggota Komisi IV. Tentunya, ada tugas yang tak mudah harus diembannya. Pasalnya, Kabupaten Cirebon, sedang dilanda isu terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Ya, IPM Kabupaten Cirebon selama lima tahun terakhir, berada di urutan ke 24 dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Akan tetapi, fokusnya, kata dia, sederhana tapi berdampak besar. Yakni meningkatkan kualitas pendidikan agar berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Tentu saja, kita ingin kualitas pendidikan lebih baik. Meski mungkin peningkatannya kecil, tapi kita harus berusaha untuk terus naik. Yang terpenting, jangan sampai turun,” tegasnya.
Saduki meyakini bahwa setiap pemimpin memiliki keinginan untuk meningkatkan IPM, namun semua itu akan tergantung pada kebijakan dan manajerial yang diterapkan.
“Pasti semua ingin meningkatkan IPM. Tapi dalam pelaksanaannya, tergantung manajerial pemimpinnya,” ungkapnya.
Bagi Saduki, membangun daerah tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Ia menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif agar semua kebijakan bisa terarah dan berkelanjutan.
“Kami di legislatif siap bermitra dengan pemerintah daerah, khususnya pihak-pihak yang menjadi mitra strategis komisi IV. Artinya untuk mewujudkan mimpi besar itu, kita tidak bisa memunculkan ego sektoral," katanya.
Saduki optimis, kolaborasi yang terjalin dengan baik antara legislatif dan eksekutif akan membawa dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Cirebon.
“Goalnya tentu bisa membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga berdampak pada peningkatan IPM,” pungkasnya. (zen)