CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID – Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr Sophi Zulfia SH MH turun langsung meninjau kondisi warganya. Pasalnya kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif, meski sangat membutuhkan layanan medis.
Mereka adalah warga di Blok Barat, Desa Kecomberan, Kecamatan Talun. Diketahui tidak lagi aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan. Padahal, sebagian di antaranya tengah menjalani perawatan intensif, termasuk operasi dan kemoterapi rutin.
BACA JUGA:Sudah Pindah, Kantor Lama KONI Kabupaten Cirebon Diserahkan ke Dishub?
Dalam kunjungan tersebut, Sophi didampingi oleh jajaran dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Kehadiran rombongan disambut hangat oleh warga dan perangkat desa setempat.
Sophi langsung menjenguk Ibu Tari, penyintas kanker payudara yang tengah berjuang melawan penyakitnya. Selain Tari, dua warga lainnya, Meni Meniah dan Rokani, juga menghadapi kesulitan serupa. BPJS mereka nonaktif, sementara kondisi ekonomi keluarga sangat terbatas.
“Kami melihat ada ketidaksesuaian data di lapangan. Ada warga yang semula masuk kategori desil 1, tetapi kemudian naik menjadi desil 6, padahal kondisi ekonominya tidak berubah. Akibatnya mereka tidak lagi mendapat bantuan,” ujar Sophi.
Menurut Sophi, masih banyak warga yang layak menerima bantuan namun tidak terdata. Parahnya ada yang dicoret karena terindikasi judi online, padahal faktanya tidak memiliki ponsel.
Ia menilai, persoalan tersebut terjadi karena ketidaksinkronan data antara Puskesos, BPS, dan Dinas Sosial, yang berdampak langsung pada penyaluran bantuan sosial dan layanan kesehatan masyarakat.
“Ini persoalan serius. Kita akan koordinasikan dengan pemerintah pusat agar ada perbaikan sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),” katanya.
“DPRD juga tengah memproses Raperda tentang Data Desa Presisi, agar penyaluran bantuan ke depan benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Sophi menegaskan, DPRD Kabupaten Cirebon akan terus memperjuangkan pembaruan dan validasi data kesejahteraan masyarakat, agar kebijakan pemerintah daerah benar-benar berpihak kepada warga miskin.
“Kami ingin tidak ada lagi warga miskin yang kesulitan berobat hanya karena persoalan administratif. Data harus presisi, bantuan harus tepat sasaran,” tandasnya.
BACA JUGA:Tujuh Karya Budaya Kabupaten Cirebon Masuk WBTB 2025
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Hj Eni Suhaeni SKM MKes menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan untuk mengaktifkan kembali kepesertaan warga yang nonaktif.
“Kami akan lakukan pemadanan data. Jika memang layak dan memenuhi kriteria, maka akan kami ajukan agar BPJS-nya bisa diaktifkan kembali,” tukasnya. (zen)