RAKYATCIREBON.ID-Dalam laporan Binnendlandsch Bestuur No. 1893 pun disebutkan bahwa peran para dokter belum berhasil dalam menangani wabah typhus, karena persebaran wabah typhus terus terjadi hingga ke daerah pedalaman seperti yang terjadi di Cirebon Selatan dan Barat, sejumlah 3205 orang terkena wabah di tahun 1932-1933. Menurut laporan ini, 1932-1933 merupakan periode paling parah sepanjang wabah typhus terjadi di Kota Cirebon.
Pasalnya, kasus wabah typhus di periode ini diperparah oleh kasus kelaparan yang terjadi setelah terjadinya banjir di Kota Cirebon. Banjir terjadi karena air di sungai-sungai yang ada di kota meluap ke pemukiman masyarakat. Sampai masa periode ini kebijakan pemerintah tidak dapat menyelesaikan permasalahan wabah penyakit typhus. Pemerintah juga seringkali tidak menerima hasil penelitian para dokter tentang wabah typhus yang melanda di daerah ini.
Surat kabar Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie memberitakan kritikan seorang dokter pemerintah kepada pemerintah kota. Menurutnya, pemerintah Kota Cirebon tidak tegas dalam mengambil tindakan penanganan wabah typhus yang sudah melanda warganya bertahun-tahun lamanya. Persoalan saluran air yang buruk, wabah lalat, pembuangan kotoran yang buruk, kurangnya saluran pembuangan, penyebaran penyakit perut menular, terutama typhus, tidak diperhatikan oleh pemerintah.
Kemudian, kabar tentang nama penyakit ‘yellow fever’ menyebar di wilayah Hindia Belanda di akhir abad ke-19. Laporan pemerintah, yaitu Kolonial Verslag tahun 1883-1884 menyebutkan adanya kasus penyakit itu dan mewabah di masyarakat. Laporan itu menyebut penyakit ‘yellow fever’ adalah malaria seperti hasil penelitian di Amerika tersebut.
Di Cirebon, penyakit malaria menyerang penduduk pada tahun 1882. Dalam laporan pemerintah itu, tercatat sejumlah 3.900 orang penderita malaria meninggal dunia di bulan Januari 1882. Dalam hitungan lima bulan, jumlah penderita meningkat tinggi. Yaitu di bulan Mei 1882 jumlah penderita malaria menjadi 10.919 orang. Wabah malaria terutama menyerang para buruh yang tinggal di lingkungan yang kumuh dan berawa.
Kondisi itu pun memang terjadi di beberapa daerah di Jawa, seperti Batavia, Semarang, Probolinggo, Besuki, dan Banyumas. Namun, dalam Kolonial Verslag tahun 1883-1884 disebutkan bahwa daerah Cirebon merupakan daerah kasus malaria yang tertinggi dibanding daerah-daerah tersebut. Dugaan pemerintah kota Cirebon, daerah yang banyak berkembang bibit malaria di Cirebon adalah daerah-daerah yang dipenuhi rawa-rawa di sekitar pantai dan pinggir sungai.
Bila berdasar pada laporan di atas, pengetahuan tentang malaria bukanlah hal yang asing bagi pemerintah kota Cirebon saat itu. Laporan itu pun menyebutkan bahwa penyakit ‘yellow fever’ atau malaria disebabkan udara yang kotor, lembab, dan basah sebagai dampak dari lingkungan yang kotor.
Namun, anehnya, sampai pertengahan abad ke-20, kepada media massa, pemerintah kota Cirebon selalu menyebut penyakit malaria sebagai ‘penyakit yang tidak dikenal’. Rupanya, dari informasi koran Bataviaasch Nieuwsblad (1915) dapat dipahami alasan-alasan pemerintah mengatakan demikian, di antaranya; Pertama; pemerintah tidak ingin disebut sebagai penyebab kemunculan wabah malaria di kota. Setelah pemerintah mengizinkan proyek penggalian tanah di tahun 1912, untuk perusahaan kereta api Semarang-Cirebon dan Cirebon-Cikampek-Batavia, lokasi sekitar proyek itu menjadi kotor dan berlumpur. Daerah Kejaksan sebagai pusat pemerintahan menjadi daerah terparah terpapar wabah malaria.
Namun pemerintah bersikap apatis atas kejadian ini. Para buruh di proyek itu tetap wajib kerja sekalipun sakit. Para peneliti yang dikirim ke Cirebon memprotes pemerintah agar menghentikan proyek itu selama wabah malaria belum teratasi. Namun pemerintah beralasan bahwa tidak pernah tahu tentang penyakit itu. Pemerintah tetap mengizinkan pelaksanaan proyek penggalian tanah demi mempercepat proyek pembuatan rel kereta api yang akan memperlancar distribusi hasil perkebunan dan olahannya ke kota.
Kedua; pemerintah lepas tangan atas kasus para buruh yang terserang demam, diare berdarah disertai muntah darah, bahkan pendarahan di sekitar pori-pori tubuhnya. Pemerintah beranggapan kalau mengurus buruh sakit adalah bukan tanggungjawabnya. Buruh yang sakit malaria dipandang pemerintah sebagai kesalahannya sendiri karena tidak dapat memelihara kebersihan lingkungannya.
Pemerintah juga merasa kalau penyakit malaria di daerah iklim tropis adalah penyakit yang aneh karena tidak pernah terjadi di Eropa. Para dokter peneliti pun menyebut penyakit itu sebagai ‘penyakit tak dikenal’, sekalipun beberapa koran Eropa di tahun itu telah menyebut penyakit malaria. Oleh karena itu para buruh tetap dituntut wajib kerja sekalipun mereka sakit.
Informasi dari koran lokal, Bintang Tjirebon pada 12 Mei 1914, menjelaskan adanya penyakit malaria di masyarakat disebabkan lingkungan kotor yang dibiarkan lama, sikap aptis pemerintah terhadap para penderita, dan kesalahan pemerintah yang selalu mendatangkan para buruh ke kota Cirebon dalam jumlah banyak. Kepadatan penduduk akibat migrasi itu di tahun itu telah membuat percepatan persebaran nyamuk malaria tidak terkendali.
Apalagi, pelayanan kesehatan di Kota Cirebon jauh tertinggal bila dibandingkan dengan yang ada di kota-kota lainnya di Jawa, seperti Batavia, Buitenzorg (Bogor), dan Bandung. Salah satunya, hasil penelitian Walch tentang penyelidikan typhus di Cirebon telah menjadi bukti nyata bahwa antara tahun 1926-1932 jumlah pasien typhus yang mencapai ratusan, yaitu sekitar 892 orang, adalah karena disebabkan kurangnya pasokan air bersih, lingkungan kotor, dan pelayanan kesehatan yang minim.
Meskipun demikian, pemerintah tidak menanggapi usulan dan kritikan yang dimuat dalam beberapa media massa saat itu. Pemerintah kolonial baru memperhatikan tingkat mortalitas akibat wabah typhus setelah permasalahan wabah dibahas dalam rapat perencanaan alokasi dana kesehatan. Dalam rapat tersebut, program vaksinasi mendapat bantuan dari DVG pusat yang akan disalurkan ke rumah sakit dan poliklinik.
Semangat pemerintah baru tampak karena ada tambahan dana dalam proyek propaganda kebersihan. Proyek itu jelas disambut baik pemerintah kota, yang diakui sebagai upaya menyadarkan masyarakat untuk hidup sehat, hidup bersih, dan mau menerima pelayanan kesehatan modern dari pemerintah.