Pengerjaan Proyek Kotaku Panjunan Dinilai Tak Sesuai Spek

Pengerjaan Proyek Kotaku Panjunan Dinilai Tak Sesuai Spek

ROBOH LAGI. Beberapa waktu lalu, tak lama setelah selesai dibangun, gapura menuju proyek Kotaku sempat roboh lagi.--

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Sorotan tajam terhadap pengerjaan proyek Kotaku di Panjunan, makin meluas. Kali ini, warga  setempat menyampaikan keluhan dan menilai, pengerjaan proyek pengentasan kumuh skala kawasan di sepanjang Pesisir Panjunan itu, tidak sesuai spek.

Sekretaris RW 10 Pesisir Utara Kelurahan Panjunan, Achmad Muzakky menyayangkan munculnya statemen dari DPRKP yang menyatakan bahwa proyek Kotaku berjalan sesuai rencana dan sudah sesuai kajian.

Padahal DPRKP melihat sendiri ketika ada laporan kerusakan yang terjadi pada pengerjaan proyek Kotaku, seperti ambruknya gapura dan amblesnya lantai batu alam.

"Sayang sekali, kenapa disebut sesuai kajian? Padahal gapura ambruk, lantai batu alam juga ambles. Apakah itu sudah sesuai kajian teknis?" keluh Zakky kepada Rakyat Cirebon.

Sebagai tuan rumah, lanjut Zakky, masyarakat setempat juga ikut memantau perkembangannya. Menurut info yang diterimanya, pihak kontraktor sebenarnya sudah mendapatkan surat peringatan. Bahkan perpanjangan waktu pengerjaan hingga 22 April 2022 bulan lalu.

Namun fakta di lapangan, sampai saat ini masih banyak item pekerjaan yang belum diselesaikan. Seperti torn-torn hidrant di beberapa titik, termasuk pembangunan torn hidrant yang dibangun di area Sanimas, dibiarkan lama terbengkalai tak ada pengerjaan.

"Lihat saja, masih banyak yang belum selesai. Padahal kontraknya habis," lanjutnya.

Dijelaskan Zakky, selain masih banyak pekerjaan yang belum selesai, bahkan terbengkalai, di saat semua perlu percepatan, tidak setiap hari para pekerja terlihat di lapangan. Begitu pun dari DPRKP yang memiliki fungsi monitor, meskipun tidak melekat, seharusnya bisa lebih intens melakukan pemantauan.

Tak hanya memonitor hasil pekerjaan, namun masyarakat pun terus memantau pengerjaannya. Bahkan menemukan kejanggalan-kejanggalan saat pengerjaan. Itulah mengapa tak heran jika gapura yang baru dibangun sempat roboh kembali.

"Saat pengerjaan urugan saja, sebagian urugannya menggunakan lumpur bekas kerukan. Pembetonan jalan hanya sebagian kecil saja yang menggunakan gelaran besi, sebagian besarnya tidak. Saya ada bukti foto-foto dan videonya. Apakah itu juga sudah sesuai kajian teknis?" tuturnya.

Ditambahkan Zakky, warga di Pesisir Panjunan begitu mengidam-idamkan lingkungannya bebas dari kekumuhan. Sehingga proyek pembangunan yang sedang berjalan ini merupakan mimpi dari warga setempat.

Oleh karena itu, ia mengharapkan ada keseriusan, baik dari pihak pemerintah agar lebih serius melakukan monitoring, maupun dari pihak kontraktor yang melakukan pekerjaan untuk serius melakukan pengerjaan. Sehingga program Kotaku di Panjunan sesuai dengan harapan masyarakat.

"Kita di lapangan akan kawal dan monitor terus. Saya tidak mau saat nanti diserahkan kepada pemkot dan masyarakat, beberapa bulan kemudian bangunan yang sudah jadi pada rusak akibat pengerjaan yang tidak sesuai spek dan gambar. Nanti yang disalahkan masyarakat, dikiranya masyarakat pesisir yang tidak merawat bangunan Kotaku," tegasnya.

Sebelumnya, legislator Dapil Kejaksan-Lemahwungkuk yang juga warga Pesisir, Fitrah Malik menyampaikan protes keras atas proyek Kotaku yang dinilai asal-asalan.

Fitrah menjelaskan, sejatinya, program Kotaku yang bersifat multiyears ini, merupakan kebanggaan warga Pesisir. Akan tetapi dalam proses perjalanannya, pekerjaan pembangunan mulai nampak tidak sesuai harapan.

"Pihak kontraktor terkesan tidak profesional. Bisa dilihat, banyak pekerjaan yang tidak sesuai," ungkap Fitrah.

Mengingat kediamannya tak jauh dari lokasi pembangunan, ia pun kerap memonitor pekerjaan. Dan ia menemukan banyak ketidaksesuaian.

Pertama, saat pekerjaan sudah melebihi waktu kontrak, masih banyak item pekerjaan yang belum terselesaikan. Kedua, beberapa waktu yang lalu, gapura di ujung jalan sempat ambruk tanpa sebab, padahal belum lama dibangun.

Ketiga, ia melihat betonisasi sepanjang jalan yang saat ini pekerjaannya sudah dilakukan, namun betonnya tidak memakai gelaran besi dan hanya memakai slub saja.

"Keempat, yang baru saja terjadi, ada bagian lantai batu alam yang ambles, padahal baru dipasang," jelasnya.

Fitrah menilai, hal-hal ganjil yang ia temukan di lapangan ini, terjadi akibat pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap proyek program Kotaku, terkesan tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Padahal, kata dia, program Kotaku ini melibatkan Oversight Consultant (OC) 6 Jawa Barat, khususnya Tenaga Ahli Urban Planner (UP) OC 6 Jawa Barat program Kotaku. Yang bertugas memberikan pendampingan masyarakat, pengendalian, pengawasan dan evaluasi di lokasi program Kotaku di Jawa Barat, termasuk di Pesisir Panjunan Kota Cirebon.

Belum lagi pada proyek ini juga ada konsultan pengawasan yang bertugas mengawasi jalannya proyek. Salah satunya mengawasi dan memastikan spesifikasi yang harus sesuai dengan perencanaan dan RAB.

"Dengan ambruknya gapura dan amblesnya lantai batu alam, OC 6 Jawa Barat ini seperti tidak melakukan pendampingan dan pengendalian sebagaimana mestinya kepada masyarakat. Konsultan pengawasan juga sama sepertinya," ujar Fitrah.

Oleh karena itu, ditambahkan Fitrah, meskipun bukan hajat daerah, ia meminta DPRKP Kota Cirebon agar melakukan inventarisir kegiatan proyek Kotaku. Mendata spek dari setiap item pekerjaan, sampai pekerjaan apa saja yang belum diselesaikan untuk kemudian dilaporkan kepada Pemprov Jabar.

Sementara itu, Sub Koordinator Teknik Tata Bangunan dan Perumahan DPRKP Kota Cirebon, Aniah ST MT mengatakan, selama pengerjaan Program Kotaku tidak ada kendala. Namun pihaknya mengakui, selama ini ada beberapa warga yang menyampaikan aspirasi terkait proses pembangunan.

“Selama ini tidak ada kendala. Tapi ada aspirasi dari warga setempat. Mereka khawatir keberadaan program Kotaku akan menyebabkan banjir saat laut pasang atau rob,” jelasnya.

Aniah menambahkan, pengerjaan Program Kotaku ini sudah sesuai dengan kajian teknis. Sosialisasi program dan persiapan lainnya juga sudah dilakukan sejak 2018.

“Sosialisasi pembangunan sudah pasti dilakukan. Makanya sudah ada pembangunan. Kalau kita belum sosialisasi, tidak mungkin dilakukan pembangunan,” tuturnya.

Saat ini, kata Aniah, pengerjaan Program Kotaku masih berlanjut. Terutama pembenahan saluran yang terhubung dengan pemukiman masyarakat.

“Pekerjaan program Kotaku ini kan dari pemerintah pusat. Kita belum tahu kapan akan berlanjut lagi. Tetapi apabila sesuai jadwal, tahun ini bisa selesai,” katanya.  (sep)

Sumber: