Pemerintah Memprioritaskan Kepentingan Pemodal

Sutarno menambahkan, konflik agraria juga terjadi di kalangan nelayan kecil di sepanjang pesisir Indramayu. 

Perhatian terhadap nelayan kecil sangat minim. Seperti, penanganan pencegahan abrasi oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu. Selain itu, ketertiban alat tangkap nelayan yang merusak lingkungan tidak segera dilaksanakan.

“Hal tersebut mengakibatkan rusaknya ekosistem laut dan mengurangi hasil tangkapan. Ditambah nelayan kecil dengan modal yang terbatas sangat sulit dalam mengurus perizinan pendirian CV. Tentu hal tersebut memperlihatkan ketimpangan keberpihakan kepada nelayan kecil,” terangnya.

Menanggapi tuntutan yang menjadi aspirasi pengunjuk rasa, Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H Syaefudin mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti secara teknis melalui Komisi II. Juga akan melibatkan pihak-pihak yang memahami tentang agraria.

“Ini serius, akan kita tindak lanjuti, termasuk persoalan nelayan. DPRD tidak akan menyalahi kewenangan, namun meminta eksekutif untuk melakukan langkah-langkah konkret. Ini untuk kelangsungan hidup orang banyak,” tegasnya.

Sementara terkait gugus tugas, Abdul Rojak yang mewakili Komisi II DPRD menyebutkan, dari informasi massa pengunjuk rasa gugus tugas sudah dibentuk oleh eksekutif tapi belum berjalan. “Hal ini belum ada koordinasi dengan DPRD,” imbuhnya. (tar)

Sumber: