Bupati Jawab Sorotan Fantastisnya Silpa 2021

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON – Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) ditahun anggaran 2021 menjadi sorotan DPRD. Nilainya fantastis mencapai Rp142,6 miliar. Padahal, anggaran sudah dialokasikan. Tapi tidak direalisasikan.

Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg pun menjawab sorotan dewan yang sudah disampaikan dalam pemandangan umum fraksi di DPRD, kemarin. Menurutnya, banyak faktor menjadi penyebabnya. Salah satunya karena angka Covid-19 diawal tahun 2021 masih masih tinggi.

"Akhirnya, pemerintah berupaya, untuk bisa menekannya. Menghindari agar masyarakat tidak banyak yang terpapar. Semua anggaran dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Bahkan kementrian pun seperti Mendagri mengharuskan kepada pemerintah daerah untuk memfokuskan pada penanganan Covid-19," katanya, Selasa (12/7).

Tapi, diakhir tahun 2021 ternyata kasus Covid-19 menurun. Angka positif Covid-19 di Kabupaten Cirebon landai. Sehingga ada target penyerapan anggaran yang tidak tercapai.

Politisi PDIP itu pun memastikan, disaat Covid-19 tidak ada, penyerapan anggaran bisa langsung terfokus ke sasaran. Tidak seperti dimasa-masa gentingnya pandemi Covid.

Kedepan, prioritas anggaran akan difokuskan demi kepentingan publik. Sesuai rekomendasi dari DPRD. Seperti infrastruktur jalan. Pendidikan, kesehatan dan pemulihan ekonomi.

"Untuk kemaslahatan masyarakat banyak," katanya.

Wakil Ketua DPRD, Rudiana SE menjelaskan laporan pertanggungjawaban bupati terhadap anggaran 2021 itu akan menjadi evaluasi dalam menentukan KUA PPAS 2023. Dan penentuan anggaran perubahan 2022.

"Hasil dari pembahasan itu, kita akan mengetahui, dari sisi mana saja nih kelemahan keterkaitan kinerja pelaksanaan anggaran. Saya berharap teman-teman anggota nanti pada saat pembahasan, pelaksanaan pertanggungjawaban 2021 menjadi patokan kita untuk menentukan, baik perubahan 2022 dan 2023. Jadi bahan evaluasi," terangnya.

Dengan evaluasi penyerapan anggaran tahun 2021 ini, pihaknya berharap kendala tidak terserapnya anggaran bisa terungkap. Kenapa capaiannya minim? Apakah karena kendala teknis, atau semacam psikologi OPD terkait pelaksanaan anggaran. Atau seperti apa.

"Nanti akan kita pertanyakan dalam pembahasan. Kita menilai dari target capaian tiap OPD," katanya.

Sejauh ini, memang, alasan minimnya serapan anggaran itu, karena keterbatasan waktu. Mengingat masih pandemi. Sehingga berdampak pada kondisi psikologi OPD. Disinggung apakah, hasil dari laporan pertanggungjawaban bupati ini, akan berdampak pada penurunan alokasi anggaran? Politisi PDIP itupun menjawab tegas, bisa saja hal itu terjadi.

"Intinya, itu jadi penilaian. Kenapa dikasih anggaran tapi tidak dipergunakan. Itu kenapa? Kalau alasannya tidak realistis, karena ketidakmampuan mereka mungkin bisa saja kita kurangi anggarannya, atau kita ganti penggunanya dalam arti ASN yang ada di OPD nya," pungkasnya. (zen)

Sumber: