Komisi II Soroti Kinerja DKPP

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON – Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon disorot dewan. Pasalnya masih belum mampu menyerap anggaran yang sudah dialokasikan ditahun anggaran 2021 kemarin. Hal itu, terungkap dalam rapat evaluasi Komisi II dengan DKPP, Jumat (15/7).

Ketua Komisi II, Pandi SE mempertanyakan, alasan tidak maksimalnya penyerapan anggaran DKPP pada tahun 2021. Padahal, saat itu sedang berada dimasa resesi. Penyerapan anggaran harusnya dimaksimalkan.

“Untuk menunjang ketahanan pangan. Kenapa ini, tidak diserap. Anggarannya sudah ada,” kata Pandi, saat menggelar rapat evaluasi.

Hal senada disampaikan anggota Komisi II lainnya, Hj Ismiyatul Fatihiyah Yusuf. Menurutnya, dari data yang disuguhkan DKPP, terdapat serapan belanja peralatan yang sangat minim. Hanya terserap 35 persen.

“Ini juga kenapa belanja peralatan serapannya cuma 35 persen. Kenapa tidak dimaksimalkan,” tanyanya.

Padahal, ketika semangat dan komitmen DKPP untuk memenuhi ketahanan pangan daerah, harusnya anggaran yang ada, bisa dimaksimalkan penyerapannya. Bukan diabaikan, sehingga menumpuk menjadi Silpa.

Sekdis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon, Edi Subandi menjelaskan terkait minimnya serapan anggaran mengingat ada kondisi yang tidak memungkinkan. Pasalnya, saat itu, keberadaan DKPP baru demerger dengan dinas kelautan.

“Makanya, pengadaan gabah tidak dilaksanakan. Pun juga dengan pelaksanaan pengadaan benih ikan,” katanya.

DKPP memang memiliki balai benih ikan. Lokasinya ada di Dukupuntang. Hingga kini, masih terus berjalan. Banyak yang sudah merasakan kehadiran balai benih ikan itu. Selain balai benih, DKPP pun mempunyai tambak ikan. Lokasinya ada di Ambulu, Losari.

“Luas balai benih itu, mencapai 4 hektare. Terdapat 36 kolam ikan air tawar. Kemudian untuk tambak di Ambulu itu, luasnya sampai 5 hektare. Isinya, ikan bandeng dan Kerapu. Tapi kemarin sering jebol tanggulnya. Karena rob,” tuturnya.

Selain itu, Edi juga menjelaskan ditahun 2021 pihaknya sudah melaksanakan berbagai kegiatan membantu program bupati Cirebon dalam mengentaskan angka kemiskinan. Diantaranya dengan penuntasan daerah rawan pangan. DKPP sudah menargetkan sebanyak 8 desa yang menjadi titik prioritas pelaksanaan pengentasan. Tapi, nyatanya DKPP berhasil melampauinya. Yakni sebanyak 30 desa.

“Jadi peran serta DKPP dalam rangka mengurangi angka kemiskinan, yang tadinya target kami, mencanangkan 8 desa untuk menuntaskan daerah rawan pangan. Tapi realisasinya, DKPP berhasil melaksanakan 30 desa,” pungkasnya. (zen)

Sumber: