BLT BBM Mulai Didistribusikan

RAKYATCIREBON.ID, MAJALENGKA - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kompensasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dari pemerintah pusat, mulai didistribusikan ke para penerima bantuan di Kabupaten Majalengka.

Salah satunya seperti di wilayah Kecamatan Sukahaji, Dawuan, Kasokandel dan lainnya. Bantuan disalurkan di aula kantor desa masing-masing dan diawasi secara ketat baik oleh BPD, LPM maupun oleh petugas dari Polsek dan Koramil di wilayah kerja masing-masing.

Sementara itu di Kecamatan Sindangwangi, bantuan baru akan disalurkan secara serentak Jumat (16/9)) di sepuluh desa. Kasi Pemerintahan Kecamatan Sindangwangi, Indah mengatakan untuk penyaluranya dipusatkan di aula kantor desa masing-masing dan akan diawasi lembaga desa maupun petugas dari kecamatan, Polsek dan Koramil Rajagaluh.

“Menurut rencana berdasarkan jadwal yang dikirim dari Pemkab Majalengka, untuk Kecamatan Sindangwangi penyaluranya baru akan dilaksanakan hari Jumat besok,” terangnya kepada Rakyat Cirebon Kamis (15/9).

Hal tersebut diamini M Arifin, Kasi Sosial Desa Sindangwangi yang menambahkan jika rata-rata penerima bantuan BLT kompensasi BBM adalah para penerima bantuan BPNT dan PKH. “Para penerimanya adalah mereka mereka yang masuk dalam daftar PKH dan penerima BPNT,” tambahnya.

Sebelumnya Bupati Majalengka Dr H Karna Sobahi MMPd menegaskan agar para kepala desa tidak boleh mengotak-atik atau mengubah data penerima bantuan. Sebab jika diketahui ada kepala desa yang coba-coba melakukan hal itu, maka pihaknya tidak akan segan membawanya ke ranah hukum.

“Kepala desa jangan coba-coba merubah data penerima bantuan, jika tidak ingin berurusan dengan hukum. Sebab kami Pemerintah Kabupaten Majalengka sudah bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan, termasuk dengan Kodim untuk mengawasi dan mengawal masalah bantuan ini,” tegasnya.

Sementara itu diketahui pemerintah pusat sendiri menggelontorkan dana sebesar Rp79 miliar untuk bantuan kompensasi kenaikan BBM bersubsidi bagi masyarakat Majalengka, yang ditambah Rp6,5 miliar dari APBD sehingga totalnya menjadi sekitar Rp85 miliar. Itu belum ditambah kewajiban pemerintah desa yang juga harus mengucurkan dana BLT. (pai)

Sumber: