Reses Dewan, Banjir Permintaan

CIREBON, RAKYATCIREBON.ID – Jalan rusak, saluran hingga pengangguran, serta jaminan kesehatan menjadi mayoritas keluhan warga. Disampaikan kepada wakil mereka di DPRD Kabupaten Cirebon. Salah satunya, Rudiana SE.

Politisi PDI Perjuangan itu, mengaku kerap menerima banyak aspirasi setiap kali menggelar reses. Meminta, agar aspirasi yang tersampaikan itu, bisa diperjuangkan. Salah satunya, kata dia, terkait lapangan pekerjaan.

Pasalnya kondisi masyarakat sedang tidak menentu, lapangan pekerjaan minim. Padahal, banyak tenaga kerja yang berusia produktif, namun sulit mendapat pekerjaan. Alhasil terjadi banyak pengangguran.

"Anak-anak muda memiliki segudang kreatifitas. Tapi percuma, tidak bisa tersalurkan. Mereka banyak nganggurnya.Warga meminta untuk diberikan lapangan pekerjaan," kata Rudiana, kemarin. 

BACA JUGA:Aspirasi Warga Masih Dikisaran Jalan Rusak dan PJU

Selain itu, pemerintah pun diminta lebih jeli dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos). Meskipun diera pemerintahan saat ini, bantuan sosial banyak dikeluarkan. Namun belum tepat sasaran. Mereka yang berhak menerima, tidak pernah tersentuh. Alhasil, bansos pun tidak tersalurkan sebagaimana seharusnya. 

Kemudian keberadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pun dikeluhkan. Kondisinya banyak yang rusak. Kadang nyala, seringnya mati. "PJU di jalan-jalan Kabupaten Cirebon sering mati. Mereka meminta agar bisa diperbaiki, itu kebutuhan vital, demi keamanan dan kenyamanan saat berada dijalan," katanya. 

Pun demikian terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan harga-harga sembako pun tak luput dari sorotan. Mintanya, harga-harga diturunkan dan BPJS digratiskan. 

Banyaknya keluhan dan aspirasi yang diterima, Rudiana pun mengaku akan memperjuangkannya di legislatif. Semampunya. "Karena, tidak semua keinginan warga itu, ada dan menjadi kewenangan daerah. Tapi pada dasarnya, kami akan memperjuangkannya," kata dia. 

BACA JUGA:DPRD Ekspose Capaian Kinerja 2022

Misalnya saja, kata Rudi--sapaan untuknya, terkait harga-harga sembako, kewenangan penentuan harganya, bukanlah dari daerah. "Tapi pada prinsipnya, semua aspirasi yang telah disampaikan, kami rangkum. Nantinya akan kita bahas. Mana yang harus diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti, dan mana yang bisa ditunda. Komitmen kami, siape menampung semua aspirasi. Terkait apapun itu," pungkasnya.

Sumber: