Paguyuban PKL Sukalila Tolak Rencana Relokasi, Minta Walikota Cirebon Turun ke Lapangan dan Dengar Aspirasi

CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID – Para pedagang kaki lima (PKL) yang tergabung dalam Paguyuban PKL Sukalila Selatan di kawasan Sukalila, Kota Cirebon, menyampaikan penolakan terhadap rencana relokasi yang mencuat melalui pemberitaan tanpa ada pemberitahuan resmi sebelumnya dari pihak pemerintah.

Ketua Paguyuban PKL Sukalila Selatan, Budi mengungkapkan, hingga saat ini belum ada sosialisasi maupun surat pemberitahuan terkait rencana penataan ulang kawasan Sukalila. 

“Dengan adanya berita simpang siur seperti ini, kami merasa terganggu. Kami pun baru mendengar kabar soal penertiban dan profesionalisasi yang kabarnya akan dilakukan Rabu nanti,” ungkapnya.

Budi juga mengatakan bahwa sebelumnya, pada tahun 2019, mereka pernah diajak berdialog oleh Penjabat (PJ) Wali Kota saat itu, Pak Dedi Taufik, yang kini menjabat Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa tidak akan ada relokasi pedagang dari Sukalila dan pemerintah saat itu bahkan melakukan studi banding ke Surabaya untuk menata PKL tanpa menggusur.

“Kami mendukung penuh program pemerintah, termasuk penataan ruang terbuka hijau dan pengembangan kawasan wisata seni di Sukalila. Namun, kami keberatan jika itu berarti harus direlokasi. Apalagi kami sudah 25 tahun berdagang di sini,” katanya.

Budi menjelaskan bahwa pembersihan kali dan pengerukan memang sudah direncanakan sejak lama, bahkan sejak masa Wali Kota Subardi.

Namun, dalam rencana tersebut, pembongkaran hanya dilakukan sebagian dan bersifat sementara demi kelancaran proyek pengerukan.

Rencana pemerintah menjadikan Sukalila sebagai kawasan wisata dengan ikon budaya lokal, termasuk pembangunan gapura dan jalur perahu wisata, menurut para pedagang, patut didukung selama tetap melibatkan mereka dalam perencanaan. 

“Kami tidak menolak, kami mendukung 100%, asal ada komunikasi dan solusi bersama. Jangan tiba-tiba ada eksekusi tanpa rembukan,” tegasnya.

Sebagai bentuk keprihatinan, para pedagang berharap Wali Kota Cirebon, Pak Edo, maupun pejabat provinsi seperti Pak Deddy Mulyadi, dapat turun langsung dan mendengar aspirasi mereka. “Kami tidak menentang kebijakan, tapi kami ingin duduk bersama, mencari solusi terbaik tanpa menggusur,” pungkasnya. (its)

Sumber: