Perhotelan Goyah, DPRD Segera Koordinasi dengan Disbudpar

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON – Sektor perhotelan di Kabupaten Cirebon mulai goyah. Karyawannya, ada yang sampai 'dirumahkan' imbas dari pemberlakukan efisiensi anggaran.

Kondisi tersebut diperparah dengan tidak adanya event pariwisata yang diselenggarakan pemerintah daerah untuk menarik wisatawan. Sementara tarif pajak terus mengalami kenaikan.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Cirebon, Ika Kartika, mengungkapkan kekecewaannya terhadap situasi saat ini.

“Apa dampak positif yang kami terima dari pemerintah? Kami dituntut taat membayar pajak dengan tarif tinggi, sementara pemerintah memberlakukan efisiensi anggaran. Event untuk menarik wisatawan pun tidak ada,” katanya, Selasa (13/5).

BACA JUGA:Soroti Perubahan Sistem Zonasi PPDB Menjadi Domisili

Menurut Ika, pelaku usaha perhotelan sangat memahami pentingnya efisiensi anggaran, namun berharap pemerintah tidak sepenuhnya melepas peran dalam mendukung sektor pariwisata yang menjadi salah satu roda penggerak ekonomi daerah.

“Kami bukan tidak mendukung program efisiensi, tapi tolong, kami juga harus mengeluarkan biaya operasional. Kalau event saja tidak ada, bagaimana kami bisa meningkatkan okupansi?” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Frisma Elsa Tamara, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti keluhan ini melalui kajian internal dan dialog bersama dinas terkait.

BACA JUGA:Pemkab Cirebon Targetkan 8 Akseptor Vasektomi Tahun Ini

“Kami mendengar langsung keluhan dari pelaku usaha, dan ini menjadi perhatian serius. Komisi IV akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mengevaluasi kembali alokasi anggaran dan melihat kemungkinan mengadakan event kecil yang tidak memerlukan biaya besar,” ujarnya.

Sebagai solusi jangka pendek, Frisma mengusulkan kerja sama lintas sektor antara pelaku usaha dan pemerintah dalam menyelenggarakan event berbasis komunitas yang murah namun berdampak.

“Kita bisa dorong kegiatan komunitas seperti festival budaya lokal, pertunjukan seni, atau pasar UMKM yang bisa digelar di ruang publik dengan kolaborasi sponsor dari sektor swasta. Ini bisa menarik wisatawan tanpa membebani APBD secara signifikan,” katanya.

BACA JUGA:Hotel Terancam Bangkrut, Pekerjanya Terpaksa di PHK

Komisi IV DPRD juga berkomitmen untuk mengawal kebijakan fiskal agar tetap berpihak pada sektor-sektor strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk sektor perhotelan dan pariwisata.

Politisi PDIP itu mengingatkan efisiensi anggaran adalah kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah harus melaksanakannya. "PR kita bagaimana meningkatkan pariwisata di Kabupaten Cirebon, sehingga pemasukan hotel tidak hanya dari acara acara pemerintah daerah saja," katanya.

"Kami juga sedang berkomunikasi dengan beberapa leading sektor untuk menggandeng swasta dalam mengadakan event-event yang tidak memerlukan biaya dari APBD," tukasnya. (zen)

Sumber: