PKB dan Politik Kepedulian Bangsa, Launching 200 Mobil Siaga Ambulans Gratis untuk Warga Jabar

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat melaunching 200 mobil siaga ambulans gratis untuk warga Jawa Barat (Jabar) di Gedung Sate Bandung, Minggu (18/5).

Launching ini menjadi salah satu komitmen PKB, terhadap pelayanan kemanusiaan dan kedaruratan, khususnya bagi rakyat Jawa Barat. Sebanyak 200 politisi PKB dan 600 relawan medis dari seluruh Jawa Barat menghadirinya.

Angka ini setara dengan 0,0016 % dari total penduduk Provinsi Jawa Barat yang sebesar 50,35 juta jiwa pada Juni 2024 menurut Badan Pusat Statistika.

"Walaupun angka ini masih kecil, tetapi PKB telah menunjukkan usahanya untuk mengabdi bangsa," kata Pimpinan Pondok Pesantren Bina Insan Mulia (BIMA) Cirebon, KH Imam Jazuli Lc MA.

Kata Kiai Imam, upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Jawa Barat sangat penting. Tahun 2023, BPS Jabar merilis data mencengangkan tentang persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Angka keluhan tertinggi terdapat di Pangandaran sebesar 41,48% dari total penduduk.

"Disusul oleh Ciamis (36,36%), Majalengka (35,65%), Cianjur (34,20%), Kuningan (34,31%), dan Indramayu (32,54%)," ungkapnya.

Namun demikian, selain masalah langsung kesehatan, PKB juga perlu memahami kultur masyarakat. Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Barat menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam program Cek Kesehatan Gratis masih minim.

"Warga belum banyak memanfaatkan program dari Presiden Prabowo Subianto ini," katanya.

Tentunya, ini merupakan problem mendasar yang harus dipetakan. Di tengah tingginya keluhan kesehatan, masyarakat Jawa Barat tidak memanfaatkan program kesehatan gratis, apakah hal itu disebabkan kurangnya sosialisasi pemerintah?

Kurangnya alat transportasi yang menghubungkan masyarakat dengan layanan kesehatan secara real-time dan door-to-door, ataukah rendahnya kesadaran warga tentang urgensi kesehatan.

Dengan memanfaatkan manajemen yang baik terhadap 600 relawan medis, PKB perlu fokus untuk menguraikan masalah. Penyediaan ambulans gratis memang akan mengurangi masalah transportasi yang menghubungkan rumah warga dengan layanan kesehatan secara ontime, real-time, dan 24 jam.

"Masalah tidak selesai hanya dengan menyediakan alat transportasi. PKB juga perlu menciptakan sistem yang lebih kondusif," tuturnya.

Menurutnya, PKB dan Dinkes Jabar perlu bersama-sama untuk memecahkan problem kesadaran warga akan pentingnya menjaga kesehatan. Pemerintah telah menyediakan layanan kesehatan secara gratis, namun karena tingkat kesadaran masih rendah maka fasilitas yang tersedia tidak dimaksimalkan.

Rendahnya tingkat kesadaran adalah satu problem tersendiri. Pengalaman Dinkes Jawa Barat tidak boleh terulang pada layanan 200 mobil ambulan gratis dari PKB. Jangan sampai masyarakat juga tidak dimaksimalkan oleh warga.

Untuk meningkatkan kesadaran warga, sosialisasi yang lebih massif perlu dilakukan. Strategi yang digunakan haruslah bersifat hybrid, menggunakan media maupun door-to-door. Dengan begitu, kerjasama Dinkes Jabar dan PKB harus mampu menyentuh tingkat pemerintahan yang paling bawah, kelurahan/desa.

"Tokoh-tokoh masyarakat akar rumput juga perlu dilibatkan. Hanya dengan gerakan bersama semacam inilah, tingkat kesadaran warga akan kesehatan lebih baik," katanya.

Menurut data dari Pemerintah, terdapat 625 kecamatan dan 5,877 desa/kelurahan di Provinsi Jawa Barat. Dengan mendistribusikan 200 ambulan gratis, PKB sebenarnya telah menyumbang 30%, dengan asumsi satu kecamatan satu mobil.

Dengan begitu, launching perdana ini bisa menjadi test-case bagi PKB. Jika berhasil maka angka bisa ditingkatkan secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga nantinya satu kecamatan satu mobil ambulan. Untuk itu, manajemen pengelolaan operasional mobil ambulan harus modern dan profesional.

Salah satu ciri dari profesionalisme itu adalah masyarakat dapat menggunakan fasilitas secara on time dan 24 jam, karena masalah kesehatan menyangkut hidup mati seseorang. Jika masyarakat sedang membutuhkan maka tidak boleh ada kata terlambat. Jika satu mobil yang ada di kecamatan sedang digunakan oleh masyarakat, maka mobil di kecamatan lain bisa menggantikannya.

Oleh karenanya, manajemen pengelolaan mobil ambulans harus modern. Hal itu bisa belajar pada manajemen taksi online dari banyak perusahaan, seperti Grab dan Gojek.

Terakhir, perlu dinyatakan bahwa PKB adalah partai yang selalu hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akar rumput. PKB bukan partai yang datang 5 tahun sekali saat pesta demokrasi. PKB adalah wujud komitmen dan pemenuhan atas janji-janji kampanye.

PKB juga partai politik milik rakyat. Dengan kata lain, apabila urusan kebangsaan yang menjadi tanggung jawab PKB terabaikan maka masyarakat tidak perlu sungkan untuk mengkritik demi perbaikan dan evaluasi.

Hal yang sama berlaku sekiranya aspek operasionalisasi 200 mobil ambulan gratis tersebut tidak maksimal. Karena bagaimana pun, urusan kesehatan adalah perkara paling fundamental dalam hidup manusia. Layanan kesehatan yang buruk adalah bentuk penodaan terhadap kemanusiaan.

"Semoga layanan ambulan gratis dari PKB ini bisa maksimal dan optimal, bahkan bisa meningkatkan lagi di masa depan jumlahnya menjadi lebih banyak," tukasnya. (zen)

Sumber: