Soroti Independensi PGRI

Fraksi PKS: Jangan Campur Aduk Peran Profesi dan Regulator

CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Cirebon menegaskan pentingnya menjaga independensi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dari intervensi kekuasaan birokratis, menyusul polemik pemilihan Ketua PGRI yang belakangan ramai diperbincangkan.

Ketua Fraksi PKS, Nurholis SPdI, mengingatkan bahwa PGRI merupakan organisasi profesi guru. Seharusnya bebas dari pengaruh struktural, termasuk dari pejabat Dinas Pendidikan. Ia menilai, jika kursi ketua diisi oleh regulator pendidikan, maka prinsip dasar organisasi—yakni independen dan demokratis—akan terdistorsi.

“PGRI adalah rumahnya para guru, bukan perpanjangan tangan birokrasi. Kalau ketuanya berasal dari kalangan pejabat struktural, bagaimana mungkin organisasi ini bisa bersikap kritis dan objektif terhadap kebijakan pendidikan?” ujar Nurholis, Minggu (22/6).

Menurutnya, keberadaan regulator dalam kepengurusan PGRI berisiko memunculkan konflik kepentingan. Sekaligus mengaburkan fungsi advokasi yang seharusnya dijalankan organisasi profesi.

BACA JUGA:Ronianto Dinilai Faham Pendidikan, Kubu Yeyet Klaim Kantongi 30 Dukungan Cabang

BACA JUGA:Tidak Gentar Hadapi Kadisdik, Yeyet Siap Kembali Duduki Ketua PGRI

Nurholis merujuk pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menyatakan bahwa guru berhak membentuk organisasi profesi secara demokratis dan independen.

Hal ini juga diperkuat oleh Anggaran Dasar PGRI hasil Kongres XXIII Tahun 2019 yang menegaskan bahwa PGRI adalah organisasi yang independen, unitaristik, dan non-partisan.

“Dinas dan PGRI punya peran yang berbeda. Yang satu membuat kebijakan, yang lain memperjuangkan aspirasi guru. Kalau dicampur, fungsi kontrol hilang. Ini bukan soal siapa yang menjabat, tapi soal menjaga marwah profesi,” tegasnya.

BACA JUGA:Santer Jadi Kandidat Ketua PGRI Ronianto: Informasi Dibawah Begitu, Saya Tidak Bermanuver

Fraksi PKS mendorong agar pemilihan Ketua PGRI dilakukan secara terbuka dan demokratis, dengan memberi ruang seluas-luasnya kepada para guru aktif untuk menentukan arah organisasinya sendiri.

Tak hanya itu, Nurholis juga meminta jajaran pemerintah daerah untuk menghormati kedaulatan organisasi profesi dan tidak menjadikan PGRI sekadar simbol formalitas belaka.

"Kami ingin PGRI tetap menjadi wadah perjuangan guru yang murni, bukan alat kekuasaan. Semua pihak, termasuk eksekutif daerah, harus menjaga agar ruang masyarakat sipil seperti ini tetap hidup dan kritis,” pungkasnya. (zen)

Sumber: