Sekolah Rakyat dengan Tarif Mahal APBN

CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID - Ironi bangsa ini datang bertubi-tubi tiada henti. Niat baik pemimpin untuk menyelenggarakan program Sekolah Rakyat (SR), terkesan dilematis. Padahal, anggaran yang dialokasikan, cukup besar. Nilainya Rp 1,19 triliun. Itu terlalu besar untuk satu program.

"Mestinya diperuntukkan untuk sekolah-sekolah yang sudah ada, namun rendah kualitasnya," kata Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, KH Imam Jazuli Lc MA, Kamis 10 Juli 2025.

Kiai Imam Jazuli menyoroti statmen Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, yang menyebutkan keberadaan program Sekolah Rakyat merupakan upaya pemerintah menyiapkan generasi unggul menunju Indonesia Emas 2045.

"Upaya semacam itu patut dipuji. Tetapi, tidak relevan dalam konteks hari ini, dimana banyak sekolah dasar negeri sendiri terpaksa harus ditutup karena tidak ada yang berminat," katanya.

Belum lagi sekolah-sekolah negeri yang atapnya bocor saat hujan. Ada juga yang dinding sekolahnya menggunakan anyaman bambu. Paling miris, guru sekolah dasar terlilit hutang, dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya.

"Persoalan-persoalan konkret semacam ini mestinya harus diperhatikan lebih dulu, sebelum memikirkan pekerjaan baru," tegasnya.

Jika memang serius untuk membangun generasi masa depan, terang Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah atau Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia itu, selesaikanlah pekerjaan rumah yang masih menumpuk.

Memang, program sekolah rakyat merupakan niat tulus pemerintah. Di satu sisi, pemerintah terkesan tega hati melihat nasib sekolah-sekolah yang jauh di bawah standar.

"Seakan-akan pemerintah menormalisasi kualitas rendah sekolah-sekolah yang sudah ada selama ini," katanya.

Memperbaiki sekolah yang sudah ada adalah kewajiban. Mungkin, tidak menimbulkan efek viral. Sementara program sekolah rakyat cocok dengan kebutuhan era digital, ketika viral menjadi tujuan utama. Apalagi kelak program ini berhasil, tentu pemerintah akan semakin mendulang apresiasi.

"Namun, seperti pepatah lama lebih baik makan singkong dari pada bermimpi makan keju," katanya.

Maksudnya, kata Kiai Imam menegaskan, memperbaiki sekolah yang ada adalah lebih baik walaupun itu seperti makan singkong. Kurang gengsi dan tidak membuat viral. Menjalankan program sekolah rakyat seperti bermimpi. Indah namun belum tentu jauh lebih baik.

Lebih-lebih program sekolah rakyat hanya menyasar 100 titik dengan 9,700 orang siswa. Jika sasaran programnya hanya 9,700 siswa dengan anggaran Rp 1,19 triliun, maka pemerintah betul-betul perlu belajar kepada Ponpes Al-Ashriyyah Nurul Iman, Parung, Bogor.

"Disana, sebanyak 15.000 santrinya digratiskan. Setiap hari Ponpes Al-Ashriyyah menyediakan 7 ton beras. Pondok pesantren Al-Ashriyyah mampu mandiri, tanpa bantuan pemerintah," ungkapnya.

Ironisnya, Kemensos mengatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan 9,700 laptop untuk siswa. Ide ini betul-betul mencerminkan tidak adanya koordinasi antar kementerian.

Padahal, tahun 2021, Kemendikbudristek menyebutkan 77,7%  atau sekitar 421,000 satuan pendidikan dari PAUD sampai SLB belum memiliki komputer dan perangkat teknologi informasi.

Dengan kata lain, jika laptop yang dicanangkan untuk sekolah rakyat ini diberikan kepada sekolah-sekolah yang belum memiliki komputer, maka itu hanya bisa mengurangi 2,3% dari kebutuhan. Masih ada kekurangan sebesar 75,4%.

"Artinya, program sekolah rakyat ini betul-betul tidak akan berdampak besar," tegasnya.

Pertanyaannya, seandainya Rp 1,19 triliun dan laptop sebanyak 9,700 unit diberikan kepada sekolah-sekolah yang ada, apakah generasi emas masa depan tidak lahir? Jika seluruh anggaran untuk program sekolah rakyat dialokasikan untuk perbaikan sekolah yang sudah berjalan, apakah Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud?

Jika pemerintah menjawab tidak, itu sama dengan meragukan pencapaian dan kerja Kementerian Pendidikan. Sebab sama saja dengan mengatakan pendidikan selama ini telah gagal, sehingga perlu program baru yang lebih baik, yaitu sekolah rakyat.

"Dan, itu artinya pemerintah tidak solid, sehingga masing-masing berjalan sendiri-sendiri dengan programnya," tuturnya.

Menurutnya, problem utama bangsa ini bukan terletak pada kualitas lembaga pendidikan. Melainkan pada kebijakan pendidikan. Sudah tahu banyak sekolah yang tidak layak, baik infrastruktur maupun sumber daya manusianya, pemerintah masih saja menutup mata.

"Jika pun melek, pemerintah pura-pura tidak melihat. Karena kepura-puraaan itulah, muncul ide untuk melakukan sesuatu dan mengabaikan yang ada," katanya.

Ibaratnya, seseorang tubuhnya terluka, tapi pura-pura tidak tahu dan bercita-cita bekerja lebih giat lagi. Tanpa mengobati luka yang sudah ada, tidak ada gunanya bercita-cita pekerjaan baru yang belum tentu pasti.

"Lagi pula, apakah rakyat akan bangga dengan program sekolah rakyat itu di tengah kondisi banyak sekolah yang ada menyayat hati," imbuhnya.

Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah atau Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia menjelaskan, jika harus menilai program sekolah rakyat ini, sama sekali tidak menyentuh kebutuhan real masyarakat akar rumput.

"Sekolah Rakyat betul-betul tidak merakyat, tidak populer, dan tidak relevan. Program sekolah rakyat hanya akan relevan apabila 421 ribu sekolah yang tidak punya komputer dibelikan komputer," ungkapnya.

Kiai Imam Jazuli memaparkan, program sekolah rakyat hanya relevan apabila sekolah yang tidak punya atap dibelikan genteng dan diperbaiki atapnya. Sekolah yang menggunakan anyaman bambu dibangunkan gedung. Hanya dengan cara itulah, rakyat akan betul-betul bangkit dan semua lapisan mengapreasi.

Berhentilah berpikiran yang kurang efisien ditengah jargon efesiensi anggaran. Karena  uang APBN sebesar Rp. 1,19 triliun itu terlalu besar bagi rakyat dan masyarakat, jika outputnya kecil. Cukupkan pencitraan dengan benar-benar program yang tepat sasaran, tepat guna dan tepat anggaran.

"Jangan tunjukkan orkestrasi kulit luar tanpa kedalaman dan ketulusan. Sebab seberapapun uang rakyat adalah amanah yang dipertanggung jawabkan dunia akhirat," tukasnya. (zen)

Sumber: