DPR Kecam Masuknya 153 TKA Tiongkok

RAKYATCIREBON.ID- Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah konsisten membuat kebijakan dalam penanggulangan COVID-19.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh gamang menentukan kebijakan seperti awal-awal pandemi virus asal Wuhan, Tiongkok tersebut. Hal itu diungkapkan Mufidayati menanggapi jumlah kasus COVID-19 di Indonesia yang menembus sejuta per 26 Januari 2021. 

Dia mencontohkan ketika pemerintah membuat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali untuk menekan penularan COVID-19. Jangan sampai terdapat pengecualian dari kebijakan PPKM tersebut.

\"Jangan pada masa kebijakan PPKM ini, pemerintah justru membiarkan WNA dari China dalam jumlah cukup banyak justru masuk ke Indonesia seperti yang terjadi belum lama ini,\" papar Mufida, sapaan Kurniasih Mufidayati, dalam keterangan resminya, Rabu (27/1).

Saat ini, kata Mufida, kebijakan PPKM masih terdapat kelonggaran. Bahkan, mobilitas penduduk masih belum cukup ketat dibatasi dan terkesan tidak konsisten.

Perkantoran ditetapkan 75 persen WFH. Namun, operasional transportasi publik masih sampai malam dan tidak seketat pada saat awal pandemi. \"Akibatnya klaster perkantoran tetap bermunculan. Dalam perpanjangan PPKM, kegiatan pusat perbelanjaan justru diperlonggar dengan diperbolehkan beroperasi sampai jam 20.00 dari sebelumnya jam 19.00,\" papar dia.

Legislator fraksi PKS itu juga menyoroti meningkat tajamnya klaster keluarga dan klaster pemukiman terutama di perkotaan selama kebijakan PPKM.

Di Jakarta, misalnya klaster keluarga meningkat sampai 44 persen. Di Jawa Barat, peningkatannya berdampak pada meningkatnya daerah yang berstatus zona merah.

Karena itu Mufida meminta pembatasan sosial maupun pembatasan kegiatan masyarakat harus dilakukan juga dalam skala lokal, sehingga pengawasannya juga bisa lebih terfokus.

Pembatasan mobilitas juga perlu diperketat mengingat meningkatnya klaster keluarga di bulan ini, di antaranya dampak dari libur natal dan tahun baru lalu di mana banyak keluarga berpergian.

\"Sebaiknya yang dilakukan adalah perbaikan dan pembenahan secara internal dan tidak menyalahkan terbuka yang bisa menjatuhkan pekerja di Kementerian Kesehatan, Demikian pula dengan metode penentuan testing yang dianggap salah pada metode tes tersebut sudah sesuai dengan kaidah Test-Tracing-Treatment plus menjaring orang yang OTG agar tidak menularkan yang lain,\" ucap Mufida.

Senada, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyayangkan masuknya 153 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok ke Indonesia, di tengah pelarangan bagi warga negara asing (WNA) ke tanah air dalam rangka penanggulangan Covid-19, dan mencegah masuknya varian baru corona dari Inggris. Pimpinan DPR bidang koordinasi politik, hukum, dan keamanan ini  menegaskan pemerintah harus menjelaskan alasan para TKA asal Tiongkok itu mendapatkan pengecualian dari aturan larangan WNA masuk ke Indonesia.

\"Mengingat hal tersebut meresahkan di tengah upaya masyarakat dan pemerintah berjuang menekan pertumbuhan kasus positif Covid-19 baru melalui pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM),\" kata Azis dalam keterangannya, Rabu (27/1).

Azis meminta pemerintah menjelaskan jenis-jenis sektor yang akan diisi oleh TKA asal Tiongkok tersebut di Indonesia.

Sumber: