Isu Pergantian Ketua Bapemperda, Gedung Parlemen Memanas
Kamis 26-01-2017,10:00 WIB
Fraksi PKS Enggan Berkomentar, Pengamat Sebut KMP-KIH Muncul Lagi
KUNINGAN – Munculnya kabar kuat terkait posisi calon Ketua Badan Pembuat Perda (Bapemperda) DPRD yang akan direbut kader PDIP dari posisi semula oleh kader PKS, membuat suasana gedung dewan kembali memanas. Betapa tidak, rasa percaya diri yang dilontarkan Ketua Fraksi PKS Dede Sudrajat bahwa posisi Ketua Bapemperda akan kembali dipegang kadernya, ternyata hanya isapan jempol belaka.
Seperti yang telah disampaikan kepada Rakyat Cirebon beberapa waktu lalu, salah seorang sumber terpercaya di gedung dewan telah memberikan informasi untuk Ketua Bapemperda sebagai salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang kini masih diduduki Rudi O’ang Ramdhani SPd dari PKS akan digeser dan diambil alih kader PDIP, yakni Apang Sujaman SPd.
Informasi tersebut semakin menguat karena dari sekian banyak anggota dewan baik PDIP maupun PKS, enggan memberikan komentar soal ini.
Ketua Fraksi PKS DPRD, Dede Sudrajat yang sebelumnya sangat mudah memberikan informasi kepada media, dengan munculnya kabar jika posisi Ketua Bapemperda yang sekarang masih dipegang PKS akan diambil alih oleh PDIP, tiba-tiba membatasi diri dan enggan memberikan pernyataan.
Saat dihubungi via WAnya, Dede hanya membalas singkat siang kemarin dirinya sedang dalam acara kunjungan lapangan bersama salah satu komisi di DPRD. “Lagi kunjungan komisi di Desa Haurkuning Kadugede,” singkat Dede.
Dede pun enggan mengangkat telpon saat koran ini menghubunginya untuk meminta tanggapan adanya isu posisi Ketua Bapemperda Rudi O’ang Ramdhani akan direbut oleh Apang Sujaman. Berkali-kali dihubungi hingga menjelang petang, Dede tidak memberikan respons.
Di tempat lain, analis politik Syamsul Arif, mengungkapkan kondisi politik di DPRD berdasarkan analisanya belakangan ini pasca adanya perubahan AKD, kedepan akan muncul kembali 2 kekuatan berlawanan seperti adanya dua koalisi pasca Pilpres beberapa tahun lalu, yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).
Ia semakin yakin 2 kekuatan besar tersebut akan kembali ada di gedung parlemen jika memang PKS dalam posisi Ketua AKD akan dihabisi seperti 2 partai lainnya, yakni Golkar dan Demokrat.
“Saya menganalisanya dari pemberitaan di media saja. Kalau Golkar dan Demokrat sudah menarik diri dari posisi pimpinan AKD, saya yakin ini akan jadi bumerang bagi PDIP di kemudian hari. Apalagi katanya untuk posisi Ketua Bapemperda yang sekarang masih dipegang PKS, akan diganti dan diambil alih oleh PDIP. Wah, ini bisa rame nih di dewan. Saya menduga akan ada lagi 2 kekuatan koalisi partai. Akan kembali lagi KIH dan KMP minus Gerindra, karena Gerindra kan di Kuningan sudah dalam genggaman PDIP,” ungkap Syamsul.
Apakah ada kaitannya dengan Pilkada 2018?, ia memastikan hal tersebut jelas akan sangat berkaitan dengan Pilkada 2018, mengingat saat ini pun gerakan-gerakan sejumlah parpol sudah terlihat sebagai langkah awal menuju Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.
“Kalau saya memandangnya ini bisa sangat berkaitan dengan Pilkada 2018. Komunikasi politik yang dibangun di gedung dewan itu kan perpanjangan tangan dari komunikasi yang dibangun parpol di luar gedung. Nah, sekarang kan kebanyakan pimpinan parpol itu anggota dewan. Nanti kita lihat saja perjalanannya seperti apa,” ucapnya. (muh)
KUNINGAN – Munculnya kabar kuat terkait posisi calon Ketua Badan Pembuat Perda (Bapemperda) DPRD yang akan direbut kader PDIP dari posisi semula oleh kader PKS, membuat suasana gedung dewan kembali memanas. Betapa tidak, rasa percaya diri yang dilontarkan Ketua Fraksi PKS Dede Sudrajat bahwa posisi Ketua Bapemperda akan kembali dipegang kadernya, ternyata hanya isapan jempol belaka.
![\"pemilihan](\"https://www.rakyatcirebon.id/wp-content/uploads/2017/01/pemilihan-akd-2.jpg\" "\\"pemilihan") |
| Pemilihan pimpinan AKD DPRD Kuningan.dok. Rakyat Cirebon |
Seperti yang telah disampaikan kepada Rakyat Cirebon beberapa waktu lalu, salah seorang sumber terpercaya di gedung dewan telah memberikan informasi untuk Ketua Bapemperda sebagai salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang kini masih diduduki Rudi O’ang Ramdhani SPd dari PKS akan digeser dan diambil alih kader PDIP, yakni Apang Sujaman SPd.
Informasi tersebut semakin menguat karena dari sekian banyak anggota dewan baik PDIP maupun PKS, enggan memberikan komentar soal ini.
Ketua Fraksi PKS DPRD, Dede Sudrajat yang sebelumnya sangat mudah memberikan informasi kepada media, dengan munculnya kabar jika posisi Ketua Bapemperda yang sekarang masih dipegang PKS akan diambil alih oleh PDIP, tiba-tiba membatasi diri dan enggan memberikan pernyataan.
Saat dihubungi via WAnya, Dede hanya membalas singkat siang kemarin dirinya sedang dalam acara kunjungan lapangan bersama salah satu komisi di DPRD. “Lagi kunjungan komisi di Desa Haurkuning Kadugede,” singkat Dede.
Dede pun enggan mengangkat telpon saat koran ini menghubunginya untuk meminta tanggapan adanya isu posisi Ketua Bapemperda Rudi O’ang Ramdhani akan direbut oleh Apang Sujaman. Berkali-kali dihubungi hingga menjelang petang, Dede tidak memberikan respons.
Di tempat lain, analis politik Syamsul Arif, mengungkapkan kondisi politik di DPRD berdasarkan analisanya belakangan ini pasca adanya perubahan AKD, kedepan akan muncul kembali 2 kekuatan berlawanan seperti adanya dua koalisi pasca Pilpres beberapa tahun lalu, yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).
Ia semakin yakin 2 kekuatan besar tersebut akan kembali ada di gedung parlemen jika memang PKS dalam posisi Ketua AKD akan dihabisi seperti 2 partai lainnya, yakni Golkar dan Demokrat.
“Saya menganalisanya dari pemberitaan di media saja. Kalau Golkar dan Demokrat sudah menarik diri dari posisi pimpinan AKD, saya yakin ini akan jadi bumerang bagi PDIP di kemudian hari. Apalagi katanya untuk posisi Ketua Bapemperda yang sekarang masih dipegang PKS, akan diganti dan diambil alih oleh PDIP. Wah, ini bisa rame nih di dewan. Saya menduga akan ada lagi 2 kekuatan koalisi partai. Akan kembali lagi KIH dan KMP minus Gerindra, karena Gerindra kan di Kuningan sudah dalam genggaman PDIP,” ungkap Syamsul.
Apakah ada kaitannya dengan Pilkada 2018?, ia memastikan hal tersebut jelas akan sangat berkaitan dengan Pilkada 2018, mengingat saat ini pun gerakan-gerakan sejumlah parpol sudah terlihat sebagai langkah awal menuju Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.
“Kalau saya memandangnya ini bisa sangat berkaitan dengan Pilkada 2018. Komunikasi politik yang dibangun di gedung dewan itu kan perpanjangan tangan dari komunikasi yang dibangun parpol di luar gedung. Nah, sekarang kan kebanyakan pimpinan parpol itu anggota dewan. Nanti kita lihat saja perjalanannya seperti apa,” ucapnya. (muh)
Sumber:
- Share:
