Hasil Rakerda I, PHRI Jabar Sebut Nasib Perhotelan Tahun 2026 Masih Suram
Para pelaku perhotelan di Jawa Barat hadir di Rakerda I di Kota Cirebon, salah satunya membahas kondisi perhotelan yang masih mengkhawatirkan imbas Inpres nomor 01 tahun 2025. FOTO: ASEP SAEPUL MIELAH/ RAKYAT CIREBON--
CIREBON - Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat yang digelar di Kota Cirebon, kemarin, melahirkan beberapa rekomendasi strategis untuk menentukan nasib mereka di tahun 2026 mendatang.
Ketua BPD PHRI Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi mengungkapkan, pada Rakerda ini, pihaknya melakukan evaluasi terhadap program kegiatan yang telah dilaksanakan.
"Semua program di sampai kepada para anggota, pertanggungjawabannya seperti apa, kita sampaikan," ungkap Dodi.
BACA JUGA:6 Rekomendasi Film Horor Terbaik 2025, Sangat Mencekam!
Tidak terkecuali, pada Rakerda kemarin salah satu isu strategis yang dibahas adalah kondisi perhotelan yang sedang lesu di tahun 2015 ini.
Dari keseluruhan daerah di Jawa Barat, disebutkan Dodi, okupansi hotel di Kota Cirebon yang berada di angka 50 persen ini terbilang bagus dan tinggi, dari sebelumnya yang selalu di angka 85 persen sampai 90 persen, dimana daerah lain bahkan ada yang sampai berganti pengelola.
"Ada beberapa hotel di Bogor sampai berganti pengelolaan, artinya dijual, karena tidak bisa menutup biaya operasional. Okupansinya. Biasanya di Cirebon itu minimal 80 persen di hari-hari biasa sebelum adanya Inpres Nomor 1 2025," lanjut Dodi.
BACA JUGA:Ditempat Relokasi, Tahun Pertama Pedagang Bebas Biaya Sewa
Kondisi ini, dijelaskan Dodi, sangat tidak menguntungkan bagi perhotelan, karena okupansi yang menurun sangat berpengaruh pada operasional, banyak hotel yang memutar otak sampai mulai merumahkan pegawai.
"Di Jawa Barat termasuk sama juga, tapi Kota Cirebon lebih baik. Jawa Barat rata-rata 40 persen, dampak dari Inpres," jelas Dodi.
Masih dijelaskan Dodi, Inpres Nomor. Q tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 ini menjadi pukulan telak bagi perhotelan, karena sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) hilang, sehingga tidak ada agenda-agenda pemerintahan di hotel.
BACA JUGA:Datangi Gedung DPRD, Pedagang Sukalila Selatan Minta Kejelasan Relokasi
Sementara, jika hanya mengandalkan dari sektor yang datang ke hotel, biaya itu hanya cukup untuk biaya operasional aja, bahkan minus.
"Pangsa terbesar kita itu ya dari MICE. Sektor MICE itu 65-70 persen dari pemerintah," ujar Dodi.
Sumber:
- Share:
