Dibahas Kilat, Perda Perseroda Bank Cirebon Disahkan Dalam Dua Minggu

CIREBON - DPRD Kota Cirebon mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Cirebon melalui rapat Paripurna, Kamis (17/07). 

Raperda perubahan lembaga perbankan milik Pemkot Cirebon tersebut, disahkan dengan dua Raperda lain, yakni tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PP APBD) tahun 2024.

Yang menarik, Raperda Perseroda BPR Bank Cirebon ini dibahas pansus dalam waktu yang sangat singkat, kurang dari satu bulan langsung disahkan. 

BACA JUGA:Tim Enumerator Mahardika-UGJ Survey Akses Sanitasi di Kota Cirebon

Untuk diketahui, Raperda Perseroda BPR Bank Cirebon ini merupakan inisiatif dari eksekutif, yang disampaikan oleh Walikota Cirebon pada rapat paripurna tanggal 30 Juni 2025 lalu. Raperda ini disampaikan berbarengan dengan Raperda PP APBD 2024.

Sampai disahkan pada Kamis (17/07) kemarin, persis pembahasan hanya dilakukan dalam kurun waktu dua minggu saja. 

Ketua Pansus Pembahas Raperda Perseroda BPR Bank Cirebon, M Noupel mengungkapkan, perubahan bentuk kelembagaan BUMD milik Pemkot Cirebon yang bergerak di sektor perbankan ini merupakan amanah Undang-undang, sehingga pansus membahas dengan cepat dengan tidak mengabaikan rambu-rambu yang ada. 

BACA JUGA:Proklim di Kota Cirebon Dibahas Mahasiswa Institut Mahardika Dalam Tugas Akhir

"Alhamdulillah dalam satu minggu pembahasan selesai, kita ngebut karena ini amanah Undang-undang," ungkap Noupel saat melaporkan hasil pembahasan Pansus di forum Paripurna. 

Dijelaskan Noupel, dalam membahas Raperda ini, Pansus berkoordinasi dengan tim asistensi pemerintah daerah, juga sudah melakukan komparasi ke beberapa daerah. 

"Kita sudah komparasi ke Kota Bogor, salahsatu BPR terbaik, bahkan disana BUMD lain, PDAM menanamkan saham di Perseroda BPR," jelas Noupel.

BACA JUGA:Kadishub Temukan Pungli Parkir di SOR Watubelah, Diduga Sudah Berlangsung Lama

Tak sampai disitu, masih dijelaskan Noupel, pansus juga sudah berkonsultasi ke Biro Hukum Pemprov Jabar untuk memastikan pembahasan dan langkah perubahan ini tidak menabrak ketentuan-ketentuan yang ada. 

"Kita juga sudah ke Biro Hukum Provinsi Jabar. Kami berharap ini menjadi langkah awal perbaikan BPR Cirebon, termasuk kondisi didalam, SDM dan semuanya, kita juga mendorong Pak Wali juga mencari cara terbaik untuk menyehatkan salahsatu BUMD kita ini," kata Noupel. 

Sumber: