DPW PPP Jawa Barat Abaikan Isu Plt dan Percepat Persiapan Muswil

RAKCER.DISWAY, BANDUNG - Dinamika di internal Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Jawa Barat memasuki babak baru.

Meski diisukan ada pergantian kepemimpinan mendadak, jajaran pengurus DPW PPP Jawa Barat tetap solid melanjutkan agenda organisasi dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Bandung, Senin 26 Januari 2026.

Pertemuan strategis itu dihadiri jajaran pengurus harian, pimpinan majelis, hingga seluruh Ketua DPC PPP dari kota/kabupaten se-Jawa Barat. Fokus utama dalam rapat tersebut adalah mematangkan persiapan Musyawarah Wilayah (Muswil) yang sempat menjadi polemik di tingkat pusat.

BACA JUGA:Risalah Mlangi: Forum Kiai Muda NU DIY Memaklumatkan Fatwa Syuriah Sah dan Mengikat untuk Nahdliyin

Wakil Ketua DPW PPP Jawa Barat, Apip Ifan Permadi, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin terdistraksi oleh isu-isu luar dan memilih fokus pada kerja organisasi.

Dalam rapat tersebut, sejumlah keputusan krusial telah diambil untuk memastikan transisi kepemimpinan berjalan sesuai koridor.

"Hari ini menjadi momentum bagi kami untuk melanjutkan pembahasan Muswil yang sudah diagendakan sejak awal. Panitia pelaksana telah resmi dibentuk, waktu dan tempat sudah ditetapkan, termasuk materi Muswil yang akan segera didistribusikan ke seluruh DPC," ujar Apip kepada media.

Terkait kabar mengenai Surat Keputusan (SK) dari DPP yang menunjuk mantan Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW PPP Jabar di bawah arahan Mardiono, Apip menanggapinya dengan santai. Dia menyebut keabsahan surat tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

BACA JUGA:Investasi Emas di Aplikasi DANA vs Emas Fisik, Mana yang Lebih Menguntungkan?

"Kami belum bisa menyikapi itu secara berlebihan. Dalam waktu dekat, panitia Muswil akan menghadap ke pusat untuk melakukan konfirmasi langsung mengenai orisinalitas dan landasan hukum surat tersebut," tambahnya.

Apip juga memaparkan secara rinci kronologi korespondensi antara wilayah dan pusat yang menjadi akar permasalahan.

Awalnya, DPP mengeluarkan instruksi Muswil pada Desember 2025. Namun, DPW Jawa Barat mengajukan permohonan penundaan karena alasan kemanusiaan dan kondusivitas organisasi.

Surat Pertama 19 Desember 2025. DPW meminta penundaan karena fokus pada empati bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan beberapa titik di Jawa Barat.

BACA JUGA:KUHP-KUHAP Baru Mulai Berlaku, Polres Kuningan Gencarkan Sosialisasi Kepada Anggota

Surat Kedua 5 Januari 2026, karena tidak ada jawaban dari pusat, DPW mengirimkan surat susulan berdasarkan kesepakatan kolektif.

Salah satu poinnya adalah meminta enam pimpinan pusat sesuai SK Menkumham tahun 2025 untuk lebih dulu menyelesaikan persoalan struktur dan penyelarasan AD/ART di tingkat nasional.

Menariknya, Apip mengungkapkan bahwa Uu Ruzhanul Ulum sebenarnya ikut menyetujui penundaan tersebut.

"Pak Uu sendiri, dalam kapasitasnya sebagai bagian dari Pengurus Harian DPW, ikut menandatangani kesepakatan untuk menunda Muswil tersebut," ungkap Apip.

Mengenai tudingan bahwa DPW Jawa Barat membangkang terhadap aturan partai, Apip membantah keras.

BACA JUGA:Syarat Daftar Sopir SPPG dan Cara Melamarnya (Update Januari 2026)

Dia menekankan bahwa masa bakti kepengurusan saat ini secara legal baru akan berakhir pada 31 Maret 2029, sesuai dengan SK DPP Nomor 0825/SK/DPP/W/III/2023.

"Keputusan kami untuk menggelar Muswil sekarang justru adalah bentuk kepatuhan. Jadi, alasan penunjukan Plt dengan dalih DPW tidak patuh pada AD/ART atau tidak mampu melaksanakan Muswil itu sama sekali tidak memiliki dasar yang kuat," tegasnya. *

Sumber: