Petani Keluhkan Jatah Irigasi Menyusut Diduga Tersedot PDAM

Petani Keluhkan Jatah Irigasi Menyusut Diduga Tersedot PDAM

BERI TANGGAPAN. Wakil Bupati Cirebon, H Agus Kurniawan Budiman memberikan tanggapan soal keluhan petani terkait jatah irigasi tersedot PDAM. FOTO : ZEZEN ZAENUDIN ALI/RAKYAT CIREBON--

RAKYATCIREBON.DISWAY.ID — Petani Desa Matangaji, Kecamatan Sumber, mengeluhkan menyusutnya pasokan air irigasi menyusut. Hal itu, berdampak langsung pada turunnya indeks pertanaman padi. Awalnya dalam setahun bisa tiga kali menjadi satu kali panen.

Penyebabnya diduga aliran air sungai lebih besar dialihkan untuk kebutuhan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Kondisi itu membuat petani kesulitan mengairi sawah, terutama pada musim tanam kedua dan ketiga.

BACA JUGA:Wabup Dinilai Salah Gunakan Kekuasaan, Merangkap Jadi Ketua KONI, Serat Kepentingan !

Wakil Bupati Cirebon, H Agus Kurniawan Budiman, merespons persoalan tersebut. Ia menyatakan pemerintah daerah akan melakukan kajian menyeluruh sebelum mengambil langkah lanjutan. Katanya, Pemkab tidak ingin tergesa-gesa dalam menarik kesimpulan.

“Kita tidak bisa langsung menyimpulkan apakah ini karena air dialirkan ke PDAM. Harus dikaji dulu di lapangan, diteliti secara teknis,” ujarnya. Selasa (10/2).

Jigus--sapaan akrab H Agus Kurniawan Budiman menjelaskan Dinas Pertanian akan diturunkan untuk melakukan pemetaan lahan pertanian. Mengidentifikasi kebutuhan air irigasi di wilayah tersebut.

“Nanti akan diidentifikasi dulu, berapa luas lahan pertaniannya, kebutuhan airnya seperti apa, baru bisa ditentukan langkah selanjutnya,” katanya.

Meski demikian, Pemkab Cirebon membuka opsi koordinasi dengan PDAM apabila hasil kajian menunjukkan adanya dampak signifikan terhadap sektor pertanian. Termasuk menyiapkan alternatif solusi teknis untuk menjaga keberlangsungan produksi pangan.

BACA JUGA:Fantastis! 6 Bulan Beroperasi, Kolam Renang Matangaji Sumbang PAD Rp 270 Juta

“Kalau memang terbukti berpengaruh, tentu akan kami koordinasikan dengan PDAM. Atau bisa juga dicarikan solusi lain, misalnya pembuatan sumur pantek agar sawah tetap bisa terairi dan indeks tanam kembali seperti semula,” ucapnya.

Sebagai informasi, persoalan ini sebelumnya mencuat dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang digelar salah satu Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, di Desa Matangaji, Jumat (30/1).

Saat itu, petani secara terbuka menyampaikan keluhannya, soal berkurangnya aliran air sungai.
Hal itu, disampaikan Uyi. Dia menyebut debit air sungai sejatinya cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pertanian dan air bersih. Namun di lapangan, ia menilai distribusi air ke PDAM saat ini terlalu dominan.

“Debit sungai bisa sampai 500 liter per detik. Di area lain juga 500 liter per detik. Untuk PDAM juga 500 liter per detik. Tapi sekarang hampir lebih dari sepertiganya masuk ke PDAM. Akhirnya sawah kekurangan air,” katanya.

Dampaknya sangat terasa. Ia menegaskan, dampak paling nyata menurunnya produktivitas pertanian. Sawah yang sebelumnya mampu panen hingga tiga kali dalam setahun, kini hanya bisa ditanami sekali.

Uyi mengingatkan persoalan air bukan sekadar konflik kepentingan lokal. Melainkan berkaitan langsung dengan ketahanan pangan nasional.
“Kalau pemerintah bicara efisiensi lahan dan ketahanan pangan, seharusnya air juga diatur. Jangan sampai semua air dari sumber diambil PDAM, sementara sawah kering,” ujarnya. (zen)

Sumber: