Komisi II Nilai Penggalian Potensi PAD Belum Maksimal

RAKYATCIREBON.DISWAY.ID – Penggalian potensi PAD belum maksimal. Hal itu, disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, R Cakra Suseno, disela rapat evaluasi bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terkait pengelolaan dan optimalisasi pendapatan daerah, belum lama ini.

Menurut Cakra, salah satu kendala utama yang dihadapi Bapenda adalah keterbatasan personel. Kondisi ini dinilai cukup berpengaruh terhadap upaya penggalian potensi pajak di Kabupaten Cirebon yang cakupan wilayahnya cukup luas.

“Secara teritorial Kabupaten Cirebon itu cukup luas. Kita memiliki 40 kecamatan, sementara pengelolaan hanya ditangani oleh tiga UPT, yaitu UPT Barat, Tengah, dan Timur. Dengan kondisi ini tentu penggalian potensi pajak belum bisa maksimal,” ujar Cakra.

Pihaknya juga mendorong Bapenda lebih serius melakukan pemetaan permasalahan sekaligus potensi pajak daerah. Salah satu langkah yang diusulkan adalah menghidupkan kembali sistem profil desa, seperti yang pernah diterapkan pada awal tahun 2000-an.

Melalui profil desa tersebut, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran lebih jelas mengenai potensi yang dimiliki setiap desa. Mulai dari jumlah penduduk, kondisi sosial masyarakat hingga potensi ekonomi yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

“Dengan adanya profil desa, kita bisa mengetahui potensi apa saja yang ada di setiap wilayah. Jadi ketika Bapenda melakukan penggalian pajak, itu sudah berbasis data yang jelas,” katanya.

Cakra juga mengingatkan, sebanyak 13 jenis objek pajak daerah yang dapat menjadi sumber PAD. Namun, menurutnya, sebagian potensi tersebut belum tercatat dan tergali secara optimal.

BACA JUGA:Komisi II Soroti Kebocoran PAD Pajak Restoran, Tapping Box Dinilai Belum Optimal

Ia menilai hal itu tidak terlepas dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta sistem pengawasan yang belum maksimal. Karena itu, Komisi II mendorong Bapenda memperkuat sistem. Termasuk dalam hal pencatatan potensi pajak, perekaman data, hingga pelaporan yang terintegrasi.

“Kita ingin Bapenda bekerja lebih maksimal, terutama dalam hal pengawasan dan pengendalian terhadap target-target pajak daerah,” tegasnya.

Selain itu, Cakra juga menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan pajak daerah. Menurutnya, inovasi tersebut harus tetap memperhatikan kondisi masyarakat, terutama pada jenis pajak yang bersentuhan langsung dengan warga.

“Kita tetap harus mempertimbangkan kondisi masyarakat. Tapi di sisi lain, potensi pajak daerah di Kabupaten Cirebon masih banyak yang belum tergali. Ini yang perlu didorong melalui inovasi dan perbaikan sistem,” pungkasnya. (zen)

Sumber: