Desakan Mundur untuk Pimpinan PBNU Mencuat, Ada Dua Pemicunya

RAKYATCIREBON.DISWAY.ID – Desakan agar Rais Aam dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2022–2027 mundur dari jabatannya semakin menguat. Hal ini dipicu oleh dua skandal besar yang dinilai mencoreng nama baik NU.

Kedua skandal tersebut yakni dugaan penyusupan zionisme dan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji tahun 2023–2024.

Tokoh NU asal Malang, KH Marzuki Mustamar menyatakan bahwa ia awalnya enggan mengomentari kinerja PBNU saat ini. Namun, menurutnya, dua skandal tersebut sudah berada di titik yang tak bisa lagi diabaikan.

“Dugaan korupsi kuota tambahan haji dan masuknya pengaruh zionisme lewat AKN PBNU telah membuat NU jadi bahan cemoohan. Ini merusak nama besar NU dan para kiai pesantren,” ujarnya.

Marzuki menegaskan, NU sebagai organisasi tetap suci. Yang bermasalah, menurutnya, adalah oknum pengurus, bukan jamaah NU secara keseluruhan.

"Warga NU dengan kesederhanaannya tetap menjaga kemuliaan jam’iyyah. Yang merusak adalah oknum,” tegasnya.

Kiai Marzuki menyinggung sejumlah peristiwa yang mengindikasikan masuknya pengaruh zionisme Israel dalam PBNU. Prosesnya telah berlangsung sejak lebih dari satu dekade lalu, lewat hubungan dengan tokoh asing.

Seperti Charles Holland Taylor, LibforAll Foundation, Bayt ar-Rahmah, hingga deklarasi Humanitarian Islam. Kiai Murzuki juga merinci dokumen-dokumen publik Amerika Serikat yang mengaitkan nama NU, GP Ansor, dan Bayt ar-Rahmah dengan program Promoting the Culture of Liberty and Tolerance.

BACA JUGA:Tok ! Pemekaran Kabupaten Cirebon Timur Disetujui DPRD Jabar, Pegiat Langsung Sujud Syukur

Ia juga mengkritik kehadiran tokoh asing dalam program Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN) PBNU 2025. Dari seluruh narasumber, 85 persen berasal dari luar negeri, termasuk Peter Berkowitz yang dikenal sebagai pendukung zionis Israel. Kehadiran Berkowitz memicu kritik luas dari warga NU.

“Sebenarnya sudah ada surat dari Rais Aam PBNU yang memutuskan penghentian kegiatan AKN, tapi pernyataan Ketum PBNU terkesan tidak tegas,” kata Marzuki.

Selain itu, kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji juga dinilai semakin merusak wibawa PBNU. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan sejak 11 Agustus 2025.

Tiga orang dicegah ke luar negeri, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Staf Khusus Menag yang juga pengurus PBNU Isfah Abidal Aziz, serta pengusaha travel Hasan Fuad Masyhur.

“Ini bukan hal sepele. Skandal ini mengguncang NU, dan para petinggi PBNU harus bertanggung jawab,” tegas Marzuki.

Ia menyampaikan dua opsi untuk menyelamatkan marwah NU. Pertama, Rais Aam dan Ketum PBNU mundur secara terhormat dan menyerahkan kepemimpinan kepada AHWA (Ahlul Halli wal Aqdi) dan para ulama pesantren.

Kedua, mempercepat pelaksanaan Muktamar ke-35 NU pada awal 2026. “Dengan banyaknya pelanggaran dan perilaku yang merusak citra NU, sudah cukup alasan untuk tidak melanjutkan kepemimpinan,” pungkasnya. (zen)

Sumber: