DPRD Mendorong Optimalisasi Fungsi dan Perbaikan Akses BIJB Kertajati

CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID — Mati surinya Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati, dinilai akibat berbagai persoalan. Terutama minimnya aksesibilitas transportasi dan belum matangnya rencana pengembangan kawasan penunjang.

Hal itu, disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, HR Hasan Basori SE MSi. Katanya, persoalan utama yang menyebabkan rendahnya okupansi penerbangan di BIJB adalah keterbatasan akses darat menuju lokasi bandara.

Jarak Kertajati yang sekitar 100 kilometer dari Kota Bandung, ditambah sarana transportasi pendukung yang masih minim. Itu membuat BIJB Kertajati dianggap jauh dari pusat aktivitas masyarakat.

“Ini menjadi kendala besar. Aksesibilitasnya masih terbatas dan dianggap terlalu jauh, sehingga minat masyarakat memakai BIJB rendah,” ujarnya.

Selain itu, persaingan dengan Bandara Soekarno-Hatta serta beroperasinya Bandara Husein Sastranegara di Bandung semakin mempersempit ruang gerak BIJB untuk menarik penumpang. Kondisi tersebut turut memperburuk tingkat okupansi yang sudah sejak awal belum optimal.

Ia juga menilai belum matangnya perencanaan pengembangan kawasan strategis seperti Pelabuhan Patimban dan wilayah Rebana turut berkontribusi pada stagnasi perkembangan BIJB Kertajati.

BACA JUGA:BIJB Kertajati Berpotensi Jadi Pusat Pemberangkatan Umrah, Gandeng Travel Umrah se-Jabar

“Perencanaan tindak lanjutnya belum matang. Patimban dan Rebana belum tuntas, sehingga ekosistem pendukung BIJB belum terbentuk sepenuhnya,” kata Hasan.

Sebagai solusi, Hasan mendorong agar BIJB tidak hanya berfokus pada layanan penumpang, tetapi juga mengembangkan fungsi lain seperti layanan kargo dan Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO).

Menurutnya, posisi BIJB Kertajati yang berada di tengah wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Subang menjadi nilai strategis untuk fungsi tersebut.

“Industrialisasi di Ciayumajakuning dan Subang sedang berkembang pesat akibat pergeseran kawasan industri dari Jabodetabek. BIJB bisa memanfaatkan momentum ini,” katanya.

Ia menegaskan perlunya perbaikan konektivitas dengan biaya terjangkau, serta kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan okupansi penerbangan. Dorongan menjadikan kawasan sekitar BIJB sebagai kawasan industri nasional disebut bisa menjadi solusi jangka panjang karena akan memicu permintaan transportasi udara.

“Investasi itu bergantung pada aksesibilitas. Jika konektivitas ditingkatkan, manfaat BIJB akan semakin terasa,” tuturnya.

Kendati demikian, hingga saat ini terang Hasan, belum ada keluhan formal dari pengusaha terkait dengan operasional BIJB. Namun ia meyakini keluhan informal pasti ada, mengingat fasilitas dan akses yang masih terbatas.

Saat ditanya mengenai komunikasi pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi maupun pusat soal potensi dan persoalan BIJB, Hasan berharap pihak eksekutif lebih proaktif menyuarakannya.

“Kami berharap ada inisiatif dari eksekutif untuk menyampaikan hal ini. Karena bagaimanapun, masyarakat Ciayumajakuning membutuhkan layanan BIJB,” tegasnya.

Hasan menegaskan BIJB Kertajati memiliki potensi besar, namun memerlukan perhatian serius dari pemerintah, terutama dalam hal konektivitas dan pengembangan kawasan pendukung, agar tidak terus berada dalam kondisi “mati suri”. (zen)

Sumber: