Komisi III Minta Komitmen BBWS Tangani Banjir

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON – Banjir di Kabupaten Cirebon tak pernah selesai. Setiap tahun selalu terjadi. Belum ada langkah nyata.

Persoalannya, lantaran sungai-sungai yang ada dalam kondisi rusak. Sedimentasinya sudah terlalu tebal. Harus dilakukan normalisasi. Kebijakan terkait sungai adanya di Balai Besar Wilayah Sungai Cisanggarung (BBWSC).

Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon belum lama ini, langsung mendatangi Kantor BBWSC. Meminta komitmennya untuk melakukan upaya penanggulangan banjir.

“Kita melakukan kunjungan ke BBWSC, untuk menanyakan sejumlah persoalan. Utamanya, terkait penanganan masalah banjir. Kita minta komitmennya,” kata anggota Komisi III DPRD, R Cakra Suseno SH, kemarin.

BBWS memang mensuportnya. Hanya saja, tidak bisa maksimal. Mereka mengalami kendala. Anggaran yang dimiliki terbatas. Sementara BBWS itu, tidak hanya menangani sungai-sungai di wilayah Kabupaten Cirebon saja. Tapi, termasuk kota/kabupaten lain.

“Wilayah cakupannya cukup luas. Tidak hanya dikita saja. Support anggarannya minim. Dari 134 kerawanan, baru 24 saja yang tertangani,” katanya.

Sisanya, lanjut Cakra masih banyak. Ada 110 titik lagi yang harus diperbaiki. Tentu, ini tidak mudah. Ketika yang memiliki kewenangannya saja, kewalahan menanganinya.

Politisi Gerindra itu menjelaskan ketika persoalan normalisasi sungai sudah dilakukan, dapat dipastikan persoalan banjir bisa sedikit teratasi. Menurutnya, memang normalisasi sungai bukanlah satu-satunya solusi. Ketika kesadaran manusianya masih lemah.

Faktanya, sekarang ini, wilayah sungai banyak yang mengalami penyusutan. Akibat dari ulah manusianya. Banyak bangunan permanen berada disekitar aliran sungai. Kemudian, daerah yang harusnya menjadi resapan air, sudah dirusak.

Tapi, normalisasi sungai menjadi keharusan. Bisa meminimalisir kerawanan banjir dan terbukti berdampak positif. Sebut saja di wilayah Mundu. Normalisasi sudah dilakukan. Dampak positifnya, kapal-kapal nelayan sekarang sudah bisa bersandar mendekati wilayah dekat pemukman masyarakat.

“Dulunya ngga bisa, karena sedimentasinya cukup tebal. Sekarang sudah bisa. Karena sudah dikeruk. Dinormalisasi. Mempermudah akses para nelayan,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Komisi III, Anton Maulana ST MM menjelaskan memang kehadiran rombongan ke BBWS untuk mengkroscek sejauh mana kewenangan BBWS terkait sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Pihaknya pun meminta komitmennya untuk bisa menyelesaikan persoalan banjir. Mengingat, wilayah Kabupaten Cirebon dilalui oleh banyak aliran sungai.

“Kita meminta komitmennya untuk menuntaskan daerah rawan banjir yang menjadi kewenangan BBWS. Kebetulan dikita, daerah rawan itu, ada di Sungai Ciberes, Cikenanga, Ciwaringin Gegesik, dan Kumpul Kusta di Jagapura,” katanya.

Politisi Golkar itupun mengaku meminta data riil dari BBWS terkait sungai-sungai yang menjadi kewenangan BBWS dan kewenangan pemerintah daerah. Hanya saja, data yang dimaksud belum diberikan.

“Kita dijanjikan minggu depan, akan dikasih datanya. Kemarin BBWS belum sanggup memberikannya,” pungkasnya. (zen)

Sumber: