5 SKPD Diawasi Tim Penilai, Soejarwo: 7 SKPD Masuk Zona Kuning

RAKYATCIREBON.ID, KUNINGAN- Bupati H Acep Purnama membentuk tim penilai dan pembinaan terhadap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Kuningan. Tim ini diketuai Wakil Bupati HM Ridho Suganda dan Sekda Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi.

Anggota lain yang masuk dalam tim ini Kepala Inspektorat, Kepala Bappeda, Asda II Setda, tiga Staf Ahli Bupati dan Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kuningan.

Sejak dibentuk, tim penilai dan pembinaan langsung bergerak cepat melakukan penilaian ke lima SKPD. Kelima SKPD ini dianggap belum berhasil memenuhi program yang sudah direncanakan atau direalisasikan. Dalam penilaian SKPD, nantinya akan ada klasifikasi zona. Yakni zona coklat untuk kategori buruk sekali, zona kuning untuk jenis buruk, kemudian zona hijau untuk klasifikasi sedang dan zona biru untuk kinerja bagus.

Untuk melaksanakan tugasnya, dikomandoi Sekda Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi bersama tim menyambangi ruang kerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Selasa (23/8). Pertemuan antara tim penilai dan Kadisnakertrans berlangsung tertutup.

"Maaf di ruang pak kadis sedang ada rapat. Tidak bisa diganggu," ujar pegawai yang berada di pintu masuk ruang Kadisnakertrans.

Pertemuan yang berlangsung dari pagi itu kemudian bubar sekitar pukul 13.45. Keluar dari ruangan, Sekda Dian dan timnya langsung menuju mobilnya masing-masing.

Begitu juga Kepala Nakertrans, Dr Elon Carlan MPd ditemani ajudannya segera menuju mobil dinasnya. Wajah Elon yang biasanya cerah nampak tegang dan seperti kelelahan. Tak berselang lama, tim meninggalkan kantor Nakertrans begitu juga dengan Kadisnakertrans.

Sementara pengamat kebijakan daerah, Soejarwo BA melihat upaya yang dilakukan oleh Bupati H Acep Purnama untuk meningkatkan kinerja para kepala SKPD dengan membentuk tim penilai dan pembinaan, layak mendapat dukungan. Alasannya, tim ini akan bekerja maksimal menilai capaian kinerja sejumlah SKPD yang dianggap kurang maksimal.

"Langkah bupati dengan membentuk tim penilai dan menunjuk  wabup sebagai ketua, sangat bagus. Apalagi di dalamnya ada sekda dan juga pejabat lainnya. Bagi SKPD yang memang mendapat penilaiain, itu berarti harus dilakukan pembenahan. Mungkin dievaluasi kemampuan kepala dinasnya, atau memang ada faktor penyebab lainnya," sebut Soejarwo, kemarin (23/8).

Soejarwo juga mengatakan bahwa dari informasi yang diterimanya, ada 10 SKPD yang masuk dalam kategori zona coklat dan kuning. Untuk zona coklat sebanyak tiga SKPD dan 7 lainnya dalam zona kuning.

"Zona coklat itu masuk kategori sangat buruk. Ada tiga SKPD. Kemudian sebanyak tujuh SKPD lainnya ada dalam klasifikasi buruk atau zona kuning. Sedangkan untuk zona hijau dan biru, belum ada hasil penilaian. Ya jadi kita tunggu hasil akhir dari penilaian tersebut," urai Soejarwo. (ags)

Sumber: