Pencerahan Sejarah dan Inovasi Bangsa Menuju Era Baru Bernegara

Perlu dicermati tentang Isu-isu strategis yaitu Konsolidasi Demokrasi , Daerah Perbatasan, Penanggulangan Kemiskinan,  Ketahanan dan Keamanan Pangan serta Air, Kesehatan. Energi, Perubahan Iklim, Penguasaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Pengetahuan, Ilmu, Teknologi, dan Seni. 

Dinamika implementasi  Demokrasi di Indonesia menarik untuk dibahas, sistem demokrasi yang kita adopsi menjadi sistem politik di NKRI dengan hajatan pesta demokrasi 5 tahunan dengan adanya Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah perlu adanya evaluasi dan refleksi agar prakatiknya bisa sesuai azas demokrasi dan tidak ada penyelewengan dan kecurangan.

Sehingga hasilnya sesuai dengan pelihan rakyat dan menghasilkan pemimpin bangsa dan kepala daerah yang bermoral kapable berkualitas. Kasus Korupsi Ketua DPR  Setyo Novanto, Anggota-Anggota  DPR DPRD, Menteri-menteri dan Kepala Gubernur Daerah Gubernur, Walikota dan Bupati yang bertumbangan karena KKN dan kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu perlu adanya kajian strategis dan perumusan kebijakan untuk perbaiki sIstem pemilu baik dengan amandemen Undang-Undang Pemilu dan Peraturan-peraturan pelaksanaan yang lebih baik, efisien, praktis, canggih berbasis digital jujur dan adil.

Kasus lepasnya Timor Timur, Sipadan dan Ligitan merupakan fakta belum mutlak dan akurat garis perbatasan NKRI dan perlu diperkuat aspek legal di Hukum Internasional dengan, belum lagi kasus-kasus batas wilayah lautan dan daratan dengan negara tetangga juga rawan adanya konflik dan penyelundupan illegal logging, illegal meaning dan illegal fishing yang  perlu adanya keakuratan titik-titik garis perbatasan antar kedua negara dan penguatan dan pembinaan komprehensif terhadap Aparatur Negara Penjaga Keutuhan Kedaulatan NKRI Garis Demarkasi Perbatasan  dan Warga Negara Indonesia (WNI) di sekitar garis demarkasi perbatasan untuk meningkatkan ketahanan nasional. Dan diadakan kajian strategis tentang Wawasan Nusantara, Persatuan Keutuhan dan Ketahanan Nasional.

Kita ketahui bersama Sasaran pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan diharapkan berlandaskan pada keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing mampu berinovasi dan produktif. 

Dan di era digital ini perlu menumbuhkan wirausaha baru dengan konsep sosiodigitalpreneur yang mampu menjadi kekuatan ekonomi baru  di Indonesia yang berkeadilan sosial dan  tujuan pemerataan pembangunan dapat tercapai dengan memanfaatkan kearifan lokal untuk percepatan penurunan kemiskinan dan pemulihan ekonomi nasional. 

Di era digital perlu adanya big data kependudukan yang akurat yang bisa mengkualifikasi kan tingkat sosial ekonomi masyarakat dan melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari tingkat pemerintah daerah, tingkat kabupaten, hingga desa. Diperlukan strategi penurunan kemiskinan yang penting selain mengurangi beban pengeluaran adalah dengan meningkatkan pendapatan seperti peningkatan akses permodalan, peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, pengembangan keterampilan dan layanan usaha, serta pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan  pendampingan sarjana pemuda ekonomi mandiri kreatif.

Disamping  sinergi program, sinergi dalam penetapan lokasi dan pendamping juga menjadi hal yang penting. Dalam unsur penetapan lokasi dapat dilakukan melalui pendekatan kawasan yang menyasar fokus kawasan prioritas pemerintah atau di satu desa yang sama. Sementara dalam unsur pendamping dapat diidentifikasi kemudian disinergikan antar program untuk mengoptimalkan capaian program pemberdayaan di masing-masing Kementerian/Lembaga.

Selanjutnya yang perlu disinergikan lainnya adalah kelembagaan yang menaungi beberapa program pemberdayaan, sehingga tujuan akhir meningkatkan pendapatan masyarakat  dalam percepatan penurunan kemiskinan dan pemulihan ekonomi dapat tercapai, diperlukan strategi pemerintah dan peran serta lembaga swadaya masyarakat untuk sinergi program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan agar terjadi peningkatan pendapatan di masyarakat. 

Program pemberdayaan masyarakat juga diperlukan untuk mendukung program prioritas nasional di tahun 2022, yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pasca bencana pandemi COVID-19 di era new normal ini.

Disamping krisis ekonomi, krisis pangan juga dapat terjadi karena kekeringan besar, terutama disebabkan oleh fenomena cuaca El Nino. Kekeringan ini secara substansial mengurangi produksi makanan, khususnya beras yang merupakan sumber makanan pokok. Faktor lainnya adalah  kurangnya input pertanian (seperti pupuk dan pestisida).

Menurut Bhaskoro (2012) menyampaikan bahwa konsepsi ketahanan ekonomi nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang dan serasi dalam seluruh aspek kehidupan berlandaskan Pancasila, UUD 45 dan Wawasan Nusantara. Termasuk di dalamnya memajukan pertahanan keamanan yang didukung dari adanya upaya untuk memajukan pertahanan pangan.

Dampak startegis pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup. Kecukupan pangan merupakan hak azasi yang layak dipenuhi.

Berdasar kenyataan tersebut, masalah pemenuhan pangan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah mestinya menjadi sasaran utama kebijakan suatu negara. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya.

Pertahanan pangan juga sangat penting karena mendukung pertahanan keamanan. Bukan hanya sebagai komoditi ekonomi, pangan merupakan komoditi yang memiliki fungsi sosial dan politik, baik nasional maupun global. Untuk itulah, ketahanan pangan mempunyai pengaruh yang penting terhadap keamanan.

Sumber: