Tahun Politik, FKKC Jadi Incaran, Berjanji akan Tolak Intervensi

Tahun Politik, FKKC Jadi Incaran, Berjanji akan Tolak Intervensi

FOKUS. Ketua FKKC, Muali memilih fokus pada persiapan pemilihan kuwu serentak 2023 di Kabupaten Cirebon daripada sibuk mengurus persoalan politik jelang pileg dan pilkada serentak 2024. FOTO: SUWANDI/RAKYAT CIREBON --

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Pemetaan politik jelang Pileg dan Pilkada serentak 2024 sudah bergulir. Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) pun tak bisa lepas dari bidikan pemangku kepentingan politik. Sebab, FKKC dinilai punya bobot politik cukup besar.

Menanggapi hal itu, Ketua FKKC, Muali menilai wajar jika organisasi yang dipimpinnya mulai jadi incaran politik tokoh atau golongan tertentu. Sebagai organisasi yang menaungi 412 kuwu se-Kabupaten Cirebon yang dipilih secara politik, FKKC sangat seksi di mata para politisi.

Meski demikian, Muali menegaskan, FKKC menolak segala intervensi semua pihak untuk kepentingan politik. Dia menilai, FKKC dibentuk untuk kepentingan berjalannya pemerintahan di level desa dengan baik.

"Secara organisasi FKKC, saya sering sampaikan kepada para anggota bahwa FKKC berjalan sesuai dengan tujuan awal pembentukannya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada saja anggota FKKC yang berpolitik," kata Muali.

Menurutnya, kemungkinan adanya kuwu yang punya keberpihakan politik pada tokoh atau golongan tertentu bakal ada di tubuh FKKC. "Karena kuwu juga dipilih melalui proses politik. Itu terserah anggota," tegasnya.

Disebutkan Muali, FKKC saat ini tidak ambil pusing terkait konstelasi politik yang sedang terjadi. Justru, kata dia, FKKC sedang mengawal agar pemilihan kuwu bagi lebih dari 100 desa se-Kabupaten Cirebon dapat dilangsungkan di akhir 2023 mendatang.

Sebab, ada wacana moratorium pemilihan kuwu sampai tahun 2025. Padahal, sebut Muali, anggaran untuk pemilihan kuwu serentak sudah masuk APBD Kabupaten Cirebon 2023. "Itu yang lebih kami prioritaskan," ucapnya.

Dia menyebut, jika terjadi moratorium, maka desa yang seharusnya menggelar pemilihan kuwu di 2023 bakal dipimpin oleh kuwu pjs sampai 2025. Jika itu terjadi, dikhawatirkan roda pemerintahan desa tidak optimal, sebab tidak dipimpin oleh kuwu definitif.

"Kalau jadi moratorium nanti desa-desa itu akan dipimpin kuwu ASN yang menjadi pjs kuwu sampai 2025," pungkasnya. (wan)

Sumber: