Anies Berbagi Pengalaman Kelola Jakarta di G20, Netizen Tanyakan Ganjar Kemana?

RAKYATCIREBON.ID, BALI - Salah satu forum G-20 yang digelar di Bali mengundang Anies Baswedan dan Ridwan Kamil menjadi pembicara dalam Bloomberg CEO Forum yang digelar pada Jumat, 11 November 2022.

Bloomberg CEO Forum merupakan salah satu rangkaian kegiatan G20 yang digelar di Bali. Forum ini membahas konsep pembangunan dan pemindahan administrasi negara ke Nusantara di pulau Kalimantan.

Selain Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, pembicara lainnya adalah Kepala Otoritas IKN, Bambang Susantono.

Kehadiran Anies Baswedan sebagai salah satu pembicara dalam forum G-20 tersebut membuat netizen memberikan komentar beragam.

Sejumlah netizen bahkan menanyakan mengapa Ganjar Pranowo tidak diundang dalam forum tersebut.

"Pak Ganjar jadi Pembicara di mana ? Serius nanya," kata akun @uba***.

"Gubernur Jawa Tengah gak di undang yaa ???," tanya akun @evo***90.

Sontak pertanyaan tersebut memancing komentar netizen yang lain. Menurut mereka wajar Ganjar Pranowo tidak diundang karena dianggap hanya seorang Youtuber.

"Lah pan dia mah Youtuber katanya," balas akun @fau***yah.

"Iyah bukan Gubernur cuman youtuber heheh," komentar akun @fat***.

Sementara itu, dikutip dari akun Instagramnya, Anies Baswedan menyampaikan bahwa sebuah kehormatan diundang sebagai pembicara dalam acara Bloomberg NEF Summit, salah satu side event di G20 dan B20, di Nusa Dua Bali.

Berbagi pengalaman tentang berbagai upaya yang telah dilakukan di Jakarta selama 2017-2022 dalam menghadapi perubahan iklim.

Menurutnya, Jakarta telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 26% pada 2020, ini bahkan melampaui target penurunan 30% di 2030.

Pencapaian luar biasa ini dimungkinkan berkat 3 prinsip yang selalu dipegang:

Selesaikan dari akar masalahnya: mengubah kota yang tadinya car oriented development menjadi Transit Oriented Development.   

Kolaborasi adalah kunci: kami berkolaborasi dengan berbagai organisasi, pemangku kepentingan, dan mengajak warga kota terlibat juga.  

Evidence-based policy: pengambilan kebijakan harus selalu berdasarkan pada data dan ilmu pengetahuan. Meminta masukan dari para ahlinya, termasuk belajar dari kota/ negara lain di dunia yang juga menghadapi masalah serupa.

Dan yang paling penting, harus ada kemauan politik yang kuat (strong political will) untuk menerjemahkan kebijakan menjadi aksi dan mengalokasikannya dalam anggaran.

"G20 memiliki peran yang menentukan dalam upaya kita menghadapi krisis iklim. Maka diperlukan integrasi vertikal antara pemerintah nasional dengan pemerintah-pemerintah lokal. Setiap kebijakan di tingkat lokal harus selaras dengan kebijakan dan target di level nasional," tulis Anies Baswedan. (sam/fajar/rakcer)

Sumber: