Anggarannya Tak Sesuai Usulan, Dinas Damkar Mengeluh ke DPRD

KEJAKSAN - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 yang belum lama ini ketuk palu ternyata masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan sejumlah perangkat daerah, salahsatunya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon.

Pasalnya, pada rapat kerja dengan Komisi I DPRD Kota Cirebon, Selasa (06/12) kemarin, Dinas Damkar dan Penyelamatan menyampaikan keluhan atas minimnya anggaran operasional yang sudah ditetapkan dalam APBD 2023 bagi dinas teknis tersebut.

Dalam rapat kemarin, Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Cirebon, Adam Nuridin menyampaikan bahwa besaran anggaran Dinas Damkar yang diketok palu di APBD 2023 hanya sampai di angka 9 miliar, padahal pihaknya mengajukan usulan dalam RKA sebesar 14 miliar.

Dengan besaran anggaran yang tidak seluruhnya terakomodir dalam APBD tersebut, mau tidak mau Dinas Damkar dan Penyelamatan harus merubah program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

BACA JUGA:Raperda Keolahragaan Perlu Akomodir Dua Point Penting

Sementara beberapa program dinntara usulan tersebut merupakan kebutuhan urgen penunjang opersional pertolongan pemadam kebakaran dan penyelamatan, seperti pengadaan mobil armada pemadam kebakaran dengan alokasi yang direncanakan sebesar.3 miliar jadi tidak ada.

"Anggaran yang ada hanya untuk pemeliharaan armada dan perawatan suku cadang saja, sedangkan banyak mobil armada Damkar yang usianya sudah 15-20 tahun, kadang-kadang mobil Damkar harus didorong dulu," ungkap Adam dihadapan Komisi I.

Salahsatu program yang dipastikan tidak tercover karena kondisi APBD untuk Dinas Damkar yang kurang, lanjut Adam, diantaranya adalah sosialisasi dan edukasi pemadam kebakaran kepadal lingkungan masyarakat, padahal itu penting untuk menekan angka kebakaran, bahkan secara statistik terbukti mampu menekan atau mengurangi kejadian kebakaran.

"Selain itu juga, saat ini respons dan animo masyarakat terhadap kita tinggi, bulan hanya memadamkan kebakaran, tapi petugas kita dituntut bisa melakukan penyelamatan, sehingga petugas dituntut untuk memiliki keterampilan ahli dan serifikasi. Itu juga kemungkinan terhambat," kata Adam.

BACA JUGA:PKS Dukung, Gerakan Cirtim Merdeka

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Dani Mardani mengungkapkan, jika memang anggaran yang ada tidak sesuai dengan yang diusulkan, Komisi I meminta Dinas Damkar dan Penyelamatan untuk mengnventarisir program yang urgen yang tidak terakomodir dengan anggaran yang ada.

"Kita minta diinventarisir, solusinya bisa diusulkan kembali di APBD-perubahan, atau mencari peluang lewat dana-dana bebas yang diperoleh Pemkot," ungkap Dani.

Tak hanya soal anggaran, ditambahkan Dani, Komisi I juga saat ini tengah mengakomodir keluhan Damkar soal honorernya yang tidak terakomodir dalam formasi P3K, dan untuk itu, Komisi I mengupayakan agar tahun depan bisa menjadi prioritas.

"Honorer Damkar  juga belum terakomodir P3K, kita akan dorong supaya tahun depan ada kuota formasinya," kata Dani. (sep)

Sumber: