DPPKBP3A Alokasikan Anggaran Rp 10 Miliar untuk Beli Pulsa

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON — Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk pembelian pulsa. Diperuntukkan bagi tim pendamping keluarga. 

Se Kabupaten Cirebon jumlahnya ada sebanyak 5.247 pendamping keluarga. Selama 10 bulan, mereka mendapatkan bantuan pembelian pulsa, untuk menunjang tugas-tugas mereka. Itu diketahui usai DPPKBP3A melakukan ekspos bersama DPRD Kabupaten Cirebon, Selasa (29/10).

Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Hj Eni Suhaeni SKM MKes, menyatakan bahwa alokasi pulsa dan kuota internet ini penting untuk menunjang para pendamping dalam mendampingi kelompok sasaran, seperti ibu hamil, calon pengantin, ibu bersalin, anak balita, serta keluarga yang berisiko stunting.

“Mereka harus mendampingi keluarga risiko stunting, ibu hamil, calon pengantin, ibu melahirkan, dan anak balita. Pendampingan ini memerlukan komunikasi yang intensif, dan itulah mengapa kebutuhan pulsa sangat diperlukan,” jelas Eni.

Eni membeberkan, DPPKBP3A tidak secara langsung menyalurkan uang kepada para pendamping. Pihaknya bekerjasama dengan penyedia layanan telekomunikasi. Setiap bulannya menginjeksi kuota kepada masing-masing pendamping secara otomatis.

"Kami sudah mendata jenis kartu yang digunakan oleh pendamping di awal tahun. Ini memudahkan distribusi kuota agar bisa langsung diakses oleh mereka yang bertugas di lapangan," tambahnya.

Kata dia, tim pendamping ini memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi terkait keluarga berencana dan gizi untuk pencegahan stunting. Mereka juga membantu masyarakat dalam memilih metode kontrasepsi jangka panjang, seperti IUD, implan, dan metode operasi wanita (MOW).

Eni pun menegaskan sebetulnya untuk pembelian pulsa itu, nilainya tidak mencapai Rp 10 miliar. Itu sudah dengan kegiatan lainnya. "Alokasi pembelian pulsa setiap bulannya hanya Rp100 ribu. Jadi hitung saja, 5.247x100 ribu x 10 bulan. Ketemunya diangka Rp 5,2 miliar," ungkapnya.

“Tahun ini, kita alokasikan hanya 10 bulan, karena dua bulan pertama digunakan untuk persiapan seperti pelatihan pendamping dan penyusunan data,” lanjutnya.

Eni menegaskan bahwa meski dana yang disalurkan untuk pulsa mencapai miliaran rupiah, penggunaannya tetap diawasi dengan ketat oleh inspektorat untuk memastikan pelaksanaan yang transparan dan akuntabel. (zen)

Sumber: