DPRD Cirebon Soroti Efektivitas Anggaran Rp 2 Miliar untuk Pengembangan ASN

*** Output SDM Harus Nyata, Bukan Sekadar Administratif

CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID – Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon mendesak agar program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak berhenti pada tataran administratif. Melainkan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik.

Sorotan ini mengemuka dalam rapat pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 antara Komisi I dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, kemarin.

Ketua Komisi I, Hj Rohayati AMd mempertanyakan kejelasan hasil dari program pengembangan SDM ASN yang menyedot anggaran hingga Rp 2 miliar.

BACA JUGA:FKKC Minta Maaf, Segera Panggil Kuwu Karangsari

“Kita ingin tahu, dari anggaran sebesar itu, apa dampaknya terhadap kinerja ASN? Jangan hanya sekadar habis anggaran tanpa ada perubahan nyata,” tegasnya.

Senada dengan itu, Sekretaris Komisi I, Nova Fikrotushofiyah Lc, menekankan perlunya capaian yang konkret, bukan hanya di atas kertas. “Kami ingin hasil yang bisa dirasakan masyarakat, bukan hanya laporan formal yang selesai secara administratif,” katanya.

Lebih lanjut, anggota Komisi I, Lukman Hakim SHI MH, menyoroti pentingnya menjadikan kualitas pelayanan publik sebagai tolok ukur utama keberhasilan program pengembangan ASN.

BACA JUGA:Damkar Turun Tangan Bantu Warga Bersihkan Selokan

Ia menilai, rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Cirebon—yang berada di peringkat 25 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan skor 81,14—menjadi alarm serius.

“Ini bukti bahwa birokrasi kita masih perlu banyak pembenahan. Maka, program pengembangan SDM tidak boleh berjalan tanpa arah. Harus jelas, harus berdampak,” tegas Lukman.

Politisi PKB itupun merekomendasikan agar BKPSDM segera melakukan pemetaan kebutuhan SDM secara menyeluruh.

BACA JUGA:Desak APH Tuntaskan Kasus Gunung Kuda

“Dari situ bisa disusun program yang benar-benar menjawab kebutuhan, dan anggaran yang besar itu diarahkan untuk perbaikan layanan publik yang menyentuh langsung masyarakat,” tandasnya.

Komisi I berharap, ke depan tidak ada lagi program pengembangan ASN yang hanya formalitas, melainkan menjadi katalis perubahan menuju birokrasi yang lebih profesional, responsif, dan berintegritas. (zen)

Sumber: