Publik Menunggu Keberanian Bupati Imron Bersih-bersih Pejabat yang Tak Loyal

RAKYATCIREBON.ID – Pernyataan Bupati Cirebon Drs H Imron MAg terkait adanya sejumlah oknum pejabat tidak loyal dan meremehkan dirinya, mendapat respons Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana SE. Dia menilai, wajar bupati geram. Dan selama dua tahun menjabat, tentu bupati mengetahui sepak terjang pejabat-pejabat culas yang manis di depan, padahal di belakang tidak mendukung program-program bupati.

“Saya kira wajar, beliau sudah mengantongi nama-nama pejabat di masing-masing OPD yang tidak loyal kepadanya. Baik kepala dinas, kepala bidang maupun kepala seksinya seperti apa. Dua tahun itu, waktu yang cukup untuk mengetahui sepak terjang bawahannya,” kata Rudiana kepada Rakyat Cirebon, Senin (7/6).

Oleh karena itu, ketika kinerja bawahannya dinilai kurang optimal, bupati berhak untuk mengevaluasi. Dan pejabat-pejabat terkait, harus siap out atau dimutasi dari kursi yang didudukinya. Meski pun, tetap evaluasi dilakukan secara profesional. 

“Saya tidak memungkiri. Profesional bisa diartikan macem-macem. Kalau dari segi loyalitas, maksudnya ketika bekerja mereka harus sekuat tenaga membantu bupati. Bukan malah menghambat program bupati. Sederhana kok penafsirannya,” tutur politisi yang juga bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon itu.

Mereka yang tidak loyal, lanjutnya, berarti tidak bisa mem-backup program yang telah dicanangkan bupati. Karena, bupati memiliki visi misi. Diterjemahkannya melalui kegiatan-kegiatan di masing-masing OPD/SKPD.

“Kalau mereka tidak bisa menerjemahkan, artinya mereka nggak layak. Perlu dievaluasi. Mungkin nggak layak ditempatkan di situ. Harus siap out alias dialihkan. Ditempatkan di tempat yang layak. Misal di A tidak layak, bisa ditempatkan di B, C atau Z. Kan begitu. Jadi harus dievaluasi,” terangnya.

Para pejabat, sambung Rudiana, harus konsekuen. Karena posisinya sebagai pembantu bupati. Sewajarnya, membantu tugas bupati. Bukan menghalangi atau menghambat program yang telah dicanangkan bupati.

Pasalnya, ketika didiamkan, tentu menjadi kerugian bagi PDIP. Karena pasangan bupati dan wakilnya saat ini, diusung oleh PDIP. Secara politis, PDIP akan dirugikan. Imbasnya, berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap partainya. Kadernya dinilai tak mampu.

Mestinya, birokrat itu bisa membantu tugas bupati yang memiliki janji politik, memperjuangkan suara rakyat. “Kalau menghambat, ya bisa berimbas pada kepercayaan publik terhadap kader-kader yang diusung PDIP. Beliau kan memiliki visi misi,” tuturnya.

Menurutnya, untuk mengevaluasi memang harus dilakukan secara profesional. Melihat beragam variabel. Apakah melihat background pendidikannya, atau pengalamannya. Ketika telah ditempatkan sesuai dengan bidangnya, minimal bisa membantu bupati secara maksimal. “Program-program yang telah dicanangkan bupati, bisa disukseskan,” pungkasnya.

Sementara itu, Pengamat Pemerintahan, Sutan Aji Nugraha menilai, pernyataan bupati tidak bisa disimpulkan akan ada perubahan besar yang akan terjadi. Pasalnya, ucapan yang dilontarkan bupati itu belum memiliki bukti kuat, sehingga layak dipercaya.

\"Kita ambil contoh pernyataan bupati terdahulu yang menyebut kepemimpinannya tanpa tekanan siapa pun. Yang terjadi malah kita dipertontonkan sebaliknya. Nah, untuk kasus kali ini, alangkah baiknya kita menunggu bukti lebih dulu untuk bersih-bersih yang akan dilakukan bupati. Jika memang bupati berani, maka itu menjadi nilai lebih bagi bupati itu sendiri,\" tegasnya.

Pada kesempatan ini, Aji melihat latar belakang Imron untuk bisa menjadi bupati. Bukan tidak mungkin, dirinya menilai sikap Imron yang terlihat lemah karena memang kalah dengan sejarah.

\"Kita lihat terdahulu Bupati Imron itu saat pemilihan menjadi wakil bupati. Karena ada satu hal, dilantiklah Imron menjadi bupati. Artinya, sikap Imron saat ini juga mungkin bisa dipengaruhi oleh deal masa lalu dengan pasangan saat pemilihan. Ini bisa sangat terjadi karena adanya balas budi atau apa, sehingga Imron menjadi lemah,\" tambahnya.

Sumber: