Pandemi, TPS Pilwu Diperbanyak

RAKYATCIREBON.ID –  Pelaksanaan Pemilihan Kuwu (Pilwu) tahun ini, masih dibahas. Masih alot pembahasannya mengingat pandemi Covid-19 belum tuntas. Tapi hajat politik tingkat desa itu, harus dilaksanakan tahun ini.

Berbagai kemungkinan pun sudah diantisipasi. Diantaranya, akan membutuhkan banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS), mengingat maksimal per TPS hanya menampung 500 pemilih.

“Tantangannya, dimasa wabah ini dari peraturan diatasnya per TPS itu, maksimal menampung 500 saja,” kata anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, R Hasan Basori SE MSi, kemarin.

Pihaknya, sudah melakukan banyak pertemuan dengan OPD terkait guna membahas persiapan umum. Secara regulasi harus bisa memayungi, agar tidak sampai terjadi kendala.

“Pertama, Karena ditengah pandemi. Secara tekhnis jangan sampai ada kendala. Atau ada klaster baru dari perhelatan Pilwu,” lanjutnya.

Kemudian, perbup nanti harus bisa menjaga agar tidak terjadi konflik-konflik seperti tahun-tahun sebelumnya. “Itu yang kita dorong. Dua tantangan itu harus disiapkan,” tuturnya.

Soal waktu pelaksanaan Pilwu sendiri, belum ada kepastian. Adapun estimasi bulannya, antara Oktober. Makanya, diharapkan, Juni-Juli nanti, penguatan regulasinya harus dituntaskan. Karena persiapannya, bukan hanya dari segi regulasi saja. Dari segi pendanaan juga harus disiapkan.

“Nampaknya soal itu (pendanaan- red) sudah dipersiapakan di OPD terkait,” kata dia.

Penyelenggaraan seperti itu, (banyak TPS, red) dipastikan ada sisi positif dan negatif. Positifnya, bisa menjangkau tersebarnya orang-orang. Tidak terkumpul, situasinya aman dan tidak ada kendala-kendala. Konflik yang sifatnya konflik massa itu, bisa diminimalisir.

“Jadi bukan konflik tekhnis ya,” imbuhnya.

Sementara, sisi negatifnya tersebarnya TPS rawan terjadinya konflik. Kemudian dari segi anggaran, membengkak.

“Nah karena ini rawan konflik, makanya pola pengamanan harus dipersiapakan secara matang. Pun juga terkait itu (Anggaran, red) sudah harus dipersiapakan,” kata dia.

Politisi PKB itu mengingatkan, yang terlibat dalam pelaksanaan Pilwu nanti, tidak hanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) saja. Tapi, ada dari OPD lainnya. Sebut saja, seperti kesbangpol dan Satpol PP. Mereka semua terlibat, mensukseskan Pilwu nanti.

“Kami Komisi I juga mengimbau kepada pemerintah desa, dan  BPD untuk melakukan updating  data pemilih. Walau regulasi tekhnis pelaksaaan belum keluar,” pungkasnya. (zen)

Sumber: