Ketua DPRD Cirebon Desak Evaluasi Anggaran 2026, Soroti Minimnya Dana untuk Perbaikan Jalan

CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID – Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr Sophi Zulfia SH MH, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon segera mengevaluasi perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Kata dia, alokasi anggaran untuk infrastruktur, khususnya perbaikan jalan, masih jauh dari kebutuhan masyarakat.

Menurut Sophi, dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang sudah disusun, total belanja daerah mencapai Rp 4,39 triliun. Namun, dari jumlah itu, belanja modal hanya sekitar Rp 362 miliar.

Dari anggaran tersebut, lanjut politisi PDI Perjuangan yang dialokasikan untuk belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi hanya sekitar Rp 170 miliar.

BACA JUGA:Silpa Keuangan Desa Masih Bisa Digunakan, Asalkan Sesuai Prosedur

“Jumlah itu terlalu kecil. Apalagi bukan hanya untuk jalan, tapi juga mencakup jaringan dan irigasi. Idealnya, khusus jalan saja minimal Rp 300 miliar,” ujar Sophi usai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Cirebon, Senin (4/8).

Politikus perempuan pertama yang memimpin DPRD Cirebon ini menegaskan bahwa anggaran harus berpihak pada kepentingan publik. Infrastruktur jalan yang rusak, kata dia, bukan hanya mengganggu aktivitas warga. Tapi juga membahayakan keselamatan dan menghambat roda perekonomian.

“Setiap kali kami turun ke masyarakat, baik saat reses maupun menerima aspirasi langsung, hampir selalu yang dikeluhkan adalah kondisi jalan yang rusak. Ini harus dijawab dengan kebijakan anggaran yang berpihak,” tegasnya.

Sophi juga menyoroti masih banyaknya anggaran untuk kegiatan seremonial. Itu bisa dialihkan ke sektor yang lebih penting. Ia berharap, Pemkab Cirebon lebih bijak dalam menyusun APBD 2026.

Agar benar-benar menjadikan pembangunan jalan dan kesehatan sebagai prioritas utama. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban dengan membagi-bagikan anggaran. 

BACA JUGA:Satpol PP Mandul! Membiarkan Versus Cafe & Resto Menjual Mihol Berkadar Tinggi

“Ini uang rakyat, jadi harus digunakan untuk kebutuhan rakyat. Bukan sekadar bagi-bagi anggaran,” tambahnya.

Sejumlah warga bahkan sempat menggelar aksi unjuk rasa akibat buruknya kondisi jalan. Tak sedikit yang menjadi korban kecelakaan karena infrastruktur yang tidak memadai.

“Masalah jalan rusak ini sudah lama dan tak kunjung ditangani dengan serius. Padahal dampaknya besar bagi keselamatan warga dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tandas Sophi.

DPRD Kabupaten Cirebon, lanjutnya, akan terus mengawal agar perbaikan jalan masuk dalam skala prioritas APBD tahun depan. (zen)

Sumber: