Imron Targetkan Anggaran Infrastruktur Jalan Minimal Setara Indramayu di APBD 2026

CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID – Pemerintah Kabupaten Cirebon bertekad meningkatkan alokasi anggaran infrastruktur jalan pada APBD 2026. Hal itu, disampaikan Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg, Kamis (7/8).

Imron menegaskan bahwa anggaran infrastruktur jalan minimal harus menyamai alokasi yang dilakukan Kabupaten Indramayu, yakni sebesar Rp300 miliar.

“Total APBD Kabupaten Cirebon sekitar Rp4,2 triliun. Dari jumlah itu, kami ingin minimal Rp300 miliar dialokasikan khusus untuk infrastruktur jalan, seperti yang dilakukan Indramayu,” kata Imron.

Pasalnya, RAPBD Kabupaten Cirebon 2026, alokasi anggarannya masih timpang. Dari Rp4,3 triliun APBD 2026, lebih banyak untuk belanja pegawai dibandingkan belanja perbaikan jalan. Ya, belum final memang. Tapi, disitu sudah tertera, belanja perbaikan jalan hanya diangka Rp170 miliar saja.

Imron menjelaskan saat ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD sedang melakukan pembahasan ulang terkait proporsi belanja infrastruktur, agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Imron, target tersebut masih bisa meningkat. Tergantung hasil final pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026. Pemerintah akan melakukan efisiensi program di tiap SKPD untuk memperkuat sektor infrastruktur, terutama perbaikan jalan.

“Efisiensi ini bukan sekadar menghemat anggaran, tapi diarahkan agar pembangunan jalan bisa maksimal. Karena jalan yang baik bukan hanya memperlancar mobilitas, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan keselamatan warga,” ujarnya.

Imron mengakui bahwa kondisi infrastruktur jalan di berbagai wilayah Kabupaten Cirebon masih jauh dari harapan. Keluhan masyarakat soal jalan rusak terus berdatangan, bahkan beberapa kali memicu aksi protes.

BACA JUGA:Izin Usaha Versus Cafe and Resto Terancam Dicabut

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr Sophi Zulfia SH MH, juga menyoroti rendahnya porsi anggaran belanja modal dalam dokumen KUA-PPAS 2026. Dari total belanja daerah sekitar Rp4,39 triliun, hanya Rp362 miliar yang dialokasikan untuk belanja modal.

Dan dari angka itu, dana untuk sektor jalan, jaringan, dan irigasi hanya sekitar Rp170 miliar. “Anggaran untuk jalan seharusnya minimal Rp300 miliar. Jalan rusak bukan hanya menghambat aktivitas ekonomi, tapi juga mengancam keselamatan jiwa,” kata Sophi.

Ia menyampaikan bahwa aspirasi paling dominan dari masyarakat selama reses adalah permintaan perbaikan jalan. Bahkan, tak sedikit warga yang turun ke jalan menyampaikan protes karena lambatnya penanganan kerusakan jalan.

“Perencanaan anggaran harus berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar rutinitas pembagian anggaran antar dinas,” tegasnya.

Sophi juga mendorong Pemkab untuk mengevaluasi pos-pos anggaran yang kurang prioritas, seperti kegiatan seremonial, agar dana tersebut bisa dialihkan ke sektor yang lebih mendesak seperti infrastruktur dan kesehatan.

“APBD 2026 harus difokuskan pada pembangunan jalan dan penguatan sektor kesehatan. Ini bukan sekadar program, tapi soal kebutuhan dasar masyarakat dan masa depan daerah,” pungkasnya. (zen)

Sumber: