Bawaslu Waspadai Potensi Politik Uang

RAKYATCIREBON.ID , KUNINGAN- Politik uang melalui e-money saat pemilu, menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kuningan. Lembaga yang mengawasi pemilu itu sejak dini berusaha mencegah terjadinya potensi pelanggaran pemilu berupa politik uang melalui e-money. Salah satu yang ditempuh Bawaslu Kabupaten Kuningan yakni dengan menggelar kegiatan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Kuningan, Ondin Sutarman SIp menegaskan, kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan pencegahan penanganan pelanggaran Pemilu 2024. Sejak awal, Bawaslu Kuningan terus melakukan fasilitasi dan pembinaan bagi komisioner dan staf tentang investigasi penanganan pelanggaran.

“Kita hadirkan pula narasumber dari Polres dan Sekjen Komite Independen Pemilihan (KIP) tingkat pusat. Ini dimaksudkan supaya pengawasan penanganan pelanggaran, bisa lebih mengungkap dan membuktikan kebenaran atau kesalahan pelanggaran melalui proses investigasi,” papar Ondin, kemarin (12/5).

Ondin menjelaskan, setiap dugaan pelanggaran agar mewujudkan keadilan secara hukum atau ada kepastian hokum. Maka setelah menerima laporan atau mendapatkan temuan bisa melakukan penelusuran dengan ilmu investigasi. Oleh sebab itu, ilmu investigasi sangat penting dimiliki oleh semua pengawas dari tingkat pusat hingga kecamatan.

“Selama ini, ilmu investigasi jarang dimiliki oleh pengawas. Maka Bawaslu memandang perlu mengundang narasumber berkompeten, agar kami bisa menangani dugaan pelanggaran pemilu secara maksimal,” tegas pria yang pernah menjabat sebagai Ketua PWI Perwakilan Kuningan tersebut.

Apalagi saat ini, pihaknya juga mewaspadai, adanya potensi pelanggaran pemilu berupa politik uang di era modern. Karena itu, perlu ada kerja sama antar pihak dalam pengungkapan dugaan politik uang melalui e-money. “Tadi dibahas juga kemungkinan terjadinya money politik modern. Sekarang kan sistem pemberian uang itu bukan saja konvensional, tapi sudah sistem finansial teknologi seperti salah satunya melalui e-money,” sebut pria berperawakan kurus itu.

Oleh sebab itu, pihaknya disarankan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) agar bekerjasama dengan pihak terkait seperti PPATK, OJK hingga Polri. Sebab lembaga tersebut telah memiliki sistem atau alat pelacak aliran dana berbasis digital.

“Jadi ini (money politik modern) akan menjadi tantangan dalam penanganan pelanggaran. Namun kalau sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Insya Allah Polri akan lebih optimal dalam membantu penyelesaian pelanggaran dengan modus-modus seperti itu,” tutupnya.(bud)

Bawaslu Waspadai Potensi Politik Uang

Terkait

Perkuat Pengawasan PDPB, Bawaslu Rutin Turun ke Kelurahan

Bawaslu Nilai Parpol Tak Serius Benahi Administrasi

Harjamukti Satu-satunya Kecamatan yang Clear and Clean dari PSU

Dede Yusuf Beri 4 Catatan untuk Pemilu 2024

MoU dengan Kemenag, Bawaslu Bakal Edukasi Siswa Madrasah

Terpopuler

Empat Kandidat Ketua DPC PKB Kota Cirebon Siap Lanjut ke Tahap Wawancara DPP

Apresiasi Stikerisasi Bansos di Majalengka, Mensos: Sekolah Rakyat Gunakan Sistem Penjangkauan

Daftar Mobil yang Bisa Pakai Solar Subsidi Terbaru 2026, Cek Aturannya!

Harga Emas Antam Turun ke Rp2.805.000, Apakah Ini Waktu Terbaik untuk Investasi?

Lipstik Awet 12 Jam di Bawah 100 Ribu: Tetap Cantik Tanpa Perlu Boros

Terkini

Promo JSM Alfamart 24-26 April 2026: Stok Susu Anak Diskon Besar, SGM Eksplor Hanya Rp69.900!

Pengedar Narkoba Lintas Daerah Diciduk, Petugas Temukan Sabu dan Ekstasi

Promo Superindo Ambil dan Isi Sepuasnya Mulai Rp39.900 untuk Baso Seafood, Daging Giling, dan Jeruk Shantang

Promo JSM Superindo 24-26 April 2026: Beras Murah Mulai Rp73 Ribuan dan Minyak Goreng Harga Spesial!

BRI Super League: Hasil Persib Bandung vs Arema Fc Skor 0-0