Proyeksi APBD 2026 Terjun Bebas, Pemkot Mulai Hitung Belanja Prioritas

Salahsatu nilai positifnya, menurut Edo, melalui kebijakan ini, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk bisa mengoptimalkan pendapatan dari berbagai sektor. 

BACA JUGA:Air Mata, Tawa, dan Inovasi Mengejutkan: Kisah Inspirasi Peserta Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Memperebutkan K

"Kita masih membahas dengan TPAD sektor PAD yang akan dimaksimalkan. Pembahasan lebih detal nanti dengan TPAD sektor mana yang akan digenjot," kata Edo.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio mengatakan, proyeksi postur APBD untuk tahun 2026 ini memang membuatnya kaget, karena turun signifikan dari proyeksi RKPD yang sudah disusun sejak awal.

Untuk tahun depan, Andrie melihat, sepertinya pemerintah pusat mulai menitikberatkan otonomi daerah secara pelan-pelan dalam hal anggaran. 

BACA JUGA:Fantastis! 6 Bulan Beroperasi, Kolam Renang Matangaji Sumbang PAD Rp 270 Juta

"Pemerintah Daerah se-Indonesia kelihatannya diminta untuk dapat mandiri secara pembiayaan," ungkap Andrie. 

Hal ini, dikatakan Andrie karena menurun drastis nya dana transfer dari pusat, yang mempengaruhi postur APBD di seluruh daerah, dan dengan demikian, daerah seperti didorong untuk mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan. 

"Kondisi APBD 2026 ini membuat kita harus meningkatkan PAD semaksimal mungkin sebagai salahsatu sumber pendapatan," lanjut Andrie. 

BACA JUGA:Tutup Akses Jalan, Warga Trusmi Land Bongkar Bangunan Semi Permanen

Dengan kondisi dana transfer yang terjun bebas ini, Badan Anggaran mengajak semua pihak untuk tetap optimis menjelang 2026.

Pihaknya meminta kepada Pemda, melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) untuk lebih serius menyikapi rencana postur anggaran tahun 2025, dan lebih kreatif mencari potensi pendapatan-pendapatan yang ada, tentu dengan tidak berdampak pada masyarakat, dan memberatkan masyarakat. 

"Jadi menuju 2026 kita harus mulai mengencangkan ikat pinggang memaksimalkan dan menyesuaikan anggaran untuk kebutuhan yang benar-benar urgent untuk kepentingan pembangunan," kata Andrie. (sep)

Sumber: