Yamaha_detail

Jalanan Desa Hancur, Berubah Jadi Kubangan Air

Jalanan Desa Hancur, Berubah Jadi Kubangan Air

PARIPURNA. Pimpinan DPRD Indramayu bersama perwakilan eksekutif saat pembukaan rapat paripurna laporan hasil kegiatan Reses Masa Persidangan II tahun 2022. Reses dilaksanakan pada 24 Mei 2022 hingga 2 Juni 2022. --

RAKYATCIREBON.ID, INDRAMAYU–Enam fraksi di DPRD Kabupaten Indramayu menyampaikan laporan kegiatan Reses Masa Persidangan II tahun 2022 melalui rapat paripurna, Senin (6/6). 

Melalui aspirasi yang diterima 50 anggota legislatif, sebagian besar masyarakat menginginkan perbaikan jalan.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Indramayu, Amroni SIP. Adapun kegiatan reses dilaksanakan pada 24 Mei 2022 hingga 2 Juni 2022. 

Seluruh anggota DPRD turun ke daerah pemilihannya masing-masing. Mereka menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat.

Ketua Fraksi Partai Golkar, H Muhaemin dalam laporan yang dibacakan menyebutkan terkait aspek pelaksanaan pembangunan. Dalam pembangunan, infrastruktur merupakan pondasi dasar dalam pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, dengan adanya infrastruktur seperti sarana jalan dan jembatan akan mampu meningkatkan konektivitas dan menurunkan biaya logistik. Sehingga, produk-produk desa bisa bersaing dengan produk daerah lainnya.

“Mayoritas jalanan desa hancur dan berlobang. Menjadi kubangan air yang membahayakan pengguna jalan. Pemandangan sisi kanan kiri gelap mencekam di malam hari. Kondisi tersebut menyebabkan banyaknya kecelakaan dan kerawanan kejahatan. Jalan rusak hampir merata di seluruh pelosok Indramayu,” ungkapnya.

Berikutnya aspirasi yang diperoleh wakil rakyat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB). Secara akumulasi terkait pembangunan infrastruktur, masyarakat mengharapkan pemerintah daerah melakukan penataan perbaikan. Diantaranya, jalan yang rusak dan berlubang.

Selanjutnya, laporan hasil reses dari Fraksi Merah Putih yang merupakan gabungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan NasDem. 

Mereka juga menyerap aspirasi terkait infrastruktur. Yakni, jalan poros dan jalan kabupaten yang hingga saat ini belum dilakukan perbaikan. Kondisi ini dinilai menghambat aktivitas dan mobilitas masyarakat.

“Masyarakat mengeluhkan kondisi tersebut (rusak, red). Karena sudah berbulan-bulan belum ada perbaikan. Bahkan, kerusakan semakin luas. Saat ini, sudah memasuki bulan Juni. Namun, belum ada eksekusi perbaikan jalan. Dan untuk meningkatkan pengelolaan infrastruktur jalan perlu juga dilakukan inventarisasi dan pendefinisian ruas-ruas jalan yang merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten,” kata Ketua Fraksi Merah Putih, H Ruswa MPdI.

Aspirasi terkait kerusakan jalan juga diserap para wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat-Perindo, dan Fraksi Gerindra.

Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Indramayu berjanji akan segera melakukan perbaikan jalan dan jembatan. 

DPUPR mengklaim telah melakukan perencanaan program kegiatan dan anggaran perbaikan jalan dan jembatan yang akan dikerjakan pada tahun 2022. (tar)

Sumber: