Sampah Di Mertapada Kulon Capai 90 Ton

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Sampah di Desa Metrapada Kulon, Kecamatan Astanajapura akhirnya diangkut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon. Tumpukan sampah yang memanjang hingga lebih dari 100 meter itu, rupanya volumenya sampai 90 ton. 

Kabid Pertamanan dan Kebersihan DLH Kabupaten Cirebon, Fitroh Suharyono, melalui Pengawas Lingkungan Hidup, Teguh Budiman, menyampaikan, pengangkutan puluhan ton sampah dilokasi tersebut dimulai hari ini, Senin (1/8).

Diketahui, tumpukan sampah tersebut bukan hanya berasal dari warga Desa Mertapada Kulon saja, tapi juga dari desa-desa lainnya dalam beberapa bulan terakhir ini. "Pada bulan Februari sudah kita eksekusi, tapi sekarang sudah menumpuk lagi hanya dalam beberapa bulan ini saja," ujar Teguh, Senin (1/8).

Untuk melakukan pengangkutannya, kata Teguh, DLH harus mengerahkan 30 armada. Dengan estimasi, per armada bisa mangangkut sedikitnya 6 kubik sampah dari total sampah yang diprediksi mencapai 180 kubik. "Kalau satu armada 6 kubik, kali 30 armada kan berarti sudah 180 kubik atau 90 ton sampah kita angkut dari sana," kata Teguh.

Selain membutuhkan banyak armada, proses pengangkutan sampah di Mertapada Kulon juga tidak bisa dilakukan hanya sehari atau dua hari. DLH menargetkan pengangkutannya bisa tuntas dalam tujuh hari alias satu minggu. "Kita butuh waktu satu minggu, baru tuntas. Nanti hari Rabu (besok, red) rencananya bakal ditinjau oleh ketua DPRD dan Pak Kadis LH," terangnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon HM Luthfi MSi, sudah meninjau lokasi tumpukan sampah di Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura. Ia menyebut TPST menjadi solusi.

Politisi PKB itupun mendorong,  pembangunan TPS terpadu segera dibangun demi mengatasi kompleks pengelolaan sampah di desa Mertapada Kulon. "Saran kami, segera dibangun TPS terpadu di Kecamatan Astanajapura. Nantinya bisa menjadi muara sampah dari desa-desa agar tidak terjadi penumpukan," kata Luthfi, kemarin. 

Salah satu solusi tercepat saat ini, demi mengatasi persoalan sampah disana, dengan dilakukan pengurasan dan mengubur sampah di area lapangan yang saat ini tidak berfungsi.

Ia juga menyoroti incinerator pemusnahan  yang tidak berfungsi. Harus segera dimaksimalkan untuk pengelolaan sampah ditingkat desa.

Pemerintah daerah sendiri menjadikan program bebas sampah sebagai target prioritas. DLH didorong untuk memastikan optimalisasi sarana penanganan sampah.

"Kita punya mimpi besar, agar 2024 bebas sampah. Itu sudah menjadi target prioritas pemda. Kondisi penanganan sampah  kurang maksimal, diantaranya karena ketersediaan dan kapasitas TPA yang masih terbatas.

Selain itu, lanjut Kang Luthfi--sapaan akrabnya, Pemda juga menargetkan 2023 mendatang, TPA di Kubangdeleg bisa dioperasikan, untuk menampung dan mengelola sampah di Kabupaten Cirebon. Namun DLH juga didorong untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana penanganan sampah disiapkan. 

"Kita menekan DLH nantinya harus bisa maksimal mengelola sampah sebanyak 1.200 ton," pungkasnya. (zen)

Sumber: