Komisi II Dorong Jasamarga Ikut Tuntaskan Persoalan

CIREBON, RAKYATCIREBON.ID - Persoalan di Kabupaten Cirebon banyak. Mulai dari infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, sampah, banjir dan lainnya menumpuk belum terselesaikan. APBD Kabupaten tak mampu menopang untuk menuntaskannya. 

Dibutuhkan peran serta dari berbagai elemen untuk bersinergi menyelesaikannya. Termasuk dari pihak swasta. Perusahaan-perusahaan besar, yang ada di daerah ini, akan diminta keterlibatannya dalam menuntaskan persoalan melalui CSR nya. 

Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon beserta rombongan Senin siang (22/8) pun berkunjung ke PT Jasamarga Palikanci di Ciperna, Talun Kabupaten Cirebon, terkait pengelolaan CSR. Kehadiran rombongan, untuk mempertanyakan dan memastikan sejauh mana keterlibatan PT Jasamarga Palikanci dalam pembangunan daerah melalui CSR nya. 

Ketua Komisi II, DPRD Kabupaten Cirebon, Pandi SE menjelaskan keberadaan PT Jasamarga di Cirebon, harusnya memberikan imbas positif bagi daerah. Tak hanya sebatas menghadirkan lima gate tol disepanjang jalur tol di wilayah Kabupaten Cirebon. Tapi harus ada imbas positif bagi daerah. 

"Dari lima gate tol itu, kami lihat selalu ramai. Itu kan merupakan aset. Tapi kami tidak tau, seberapa besar aset yang didapat. Kami mendorong CSR dari setiap perusahaan muncul angka, untuk berbagi dengan masyarakat. Termasuk dari Jasamarga Palikanci ini," katanya. 

BACA JUGA:Partai Ummat Terus Berbenah

Politisi PKB itu menegaskan yang namanya CSR itu, diwajibkan untuk semua perusahaan. "Kami ingin perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon, ikut serta membantu pemkab menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Apakah itu, dibidang infrastrukturnya, bidang kesehatan, pendidikan atau bidang lainnya," kata dia. 

Hal senada disampaikan anggota komisi II, R Hasan Basori. Menurutnya, kepentingan dari komisi II, untuk menginventarisir dan membantu dalam proses pendataan. Mengingat, sebelumnya, pengelolaan CSR itu, leading sektornya ada di Bapelitbangda. Kemudian belum lama ini, dialihkan ke Bagian Perekonomian Setda.  

"Kalau misalnya, Jasamarga sudah melakukan langkah penyaluran CSR, kami sangat mengapresiasinya. Tapi, karena adanya pengalihan pengelolaan CSR ini, kami merasa perlu untuk melakukan komunikasi ulang dengan perusahaan-perusahaan yang ada," katanya.

Harapannya, ada keterlibatan dari perusahaan melalui CSR nya itu, untuk membantu Pemkab  dalam menangani sejumlah persolaan yang ada. RHB begitu akrab disapanya, menegaskan ketika ada komitmen kearah itu, mungkinkah kedepannya bisa melakukan dorongan politik, untuk mengarahkan penyaluran CSR itu, untuk skala prioritas pembangunan tahunan. 

BACA JUGA:Tower Gang Menur Buat Warga Geram

"Seperti melakukan perbaikan untuk ruang kelas yang ambruk. Mengingat ketika berkaca pada anggaran Pemkab, nilainya terbatas. Bisa tidak, Jasamarga mengalokasikan misalnya 20 persen CSR nya kearah sana," imbuhnya. 

Dipastikan, kata RHB pihaknya tidak akan meminta anggaran langsung. Semuanya dipersilakan, perusahaan yang mengelola. 

"Kami taunya, sekolah atau apapun itu, bisa diperbaiki, kami sebagai penerima manfaat saja," katanya. 

Sumber: