Fraksi Gerindra dan Golkar Kritisi Penyusunan RPJPD Kabupaten Cirebon 2025-2045

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Fraksi di DPRD memberikan kritik tajam terhadap penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cirebon 2025-2045 yang telah dihantarkan Pj Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi, Rabu 3 Juli lalu.

Salah satunya disampaikan Fraksi Gerindra, meskipun secara sistematis penyusunan RPJPD sudah baik, namun belum ditemukan program yang signifikan dan terkesan masih melakukan rutinitas birokrasi dengan capaian program yang masih normatif dan tidak progresif.

Anggota Fraksi Gerindra, R Cakra Suseno SH menyampaikan bahwa pihaknya mendorong agar Penjabat (Pj) Bupati memiliki kemauan politik yang kuat untuk mewujudkan program pembangunan sesuai visi dan misi.

"Dalam pendapatan dan belanja APBD terlihat kesenjangan yang cukup tinggi antara belanja untuk aparatur dengan belanja untuk program kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat," kata Cakra, saat menyampaikan pemandangan umum fraksi, kemarin.

Fraksi Gerindra mengkritik strategi pengelolaan APBD yang dinilai kurang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Mereka mendesak agar paradigma APBD diubah dengan lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat.

"Di dalam keuangan daerah, seharusnya tidak hanya memuat komponen APBD seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan, melainkan juga gambaran tentang kekayaan dan aset daerah," tambahnya.

Menurut Fraksi Gerindra, kekayaan dan aset daerah sangat penting untuk dijadikan modal dasar dalam melaksanakan program kegiatan demi mencapai visi dan misi kepala daerah. Oleh karena itu, Fraksi Gerindra meminta agar data yang komprehensif tentang aset dan kekayaan daerah disajikan.

Selain itu, Fraksi Gerindra menyoroti adanya data kontradiktif antara program kenaikan indeks pembangunan manusia dengan indikator derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Mereka mendorong pemerintah kabupaten untuk mendesain ulang dan mereview program yang mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Dalam RPJPD, Fraksi Gerindra juga melihat tidak adanya gambaran target laju pertumbuhan ekonomi serta strategi yang akan dicapai, termasuk sektor-sektor yang dominan memberikan kontribusi. Fraksi Gerindra mendorong pemerintah daerah untuk menumbuhkan iklim investasi yang berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja, pengurangan angka pengangguran, dan kemiskinan.

Terkait perubahan iklim, Fraksi Gerindra mendorong pemerintah daerah agar mengantisipasi perubahan iklim dengan langkah-langkah adaptasi yang strategis dan program yang terpola secara sistematis, baik dalam hal sumber daya manusia maupun sumber daya lingkungan.

"Program-program pembangunan yang telah tersusun ini harus diikuti dengan strategi langkah riil yang bisa dievaluasi mengenai hasil yang dicapai. Sehingga RPJPD tidak sebatas teoritis dan normatif, tetapi harus benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Cirebon," tegas Cakra.

Sementara, Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Cirebon mempertanyakan, terkait kondisi Kabupaten Cirebon. Apa yang salah dengan pemerintah Kabupaten Cirebon, apakah rencana pembangunannya? Ataukah kurang besar anggarannya? Pasalnya, Kabupaten Cirebon selalu tertinggal dari Kota/Kabupaten lain di Provinsi Jawa Barat.

"Apa penyebab kita terus tertinggal. Apakah memang sumber daya manusianya yang menyebabkan kita selalu tertinggal," kata Anggota Fraksi Golkar Kabupaten Cirebon, Diah Irwany Indriati SAP.

Kata Diah, RPJPD Kabupaten Cirebon tahun 2025- 2045, menyongsong Indonesia emas memang semestinya dirancang apik. Acuannya dari kementerian/badan perencanaan
pembangunan nasional (Bapenas), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Barat dalam rentang rencana pembangunan yang selaras.

Kemudian mewujudkan inovasi, menyertakan kearifan lokal dan prioritas penanganan permasalahan di Kabupaten Cirebon harus menjadi muatan utama dalam setiap penetapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang tersebut.

"Apakah hantaran draft raperda tersebut sudah mengakomodir semua hal itu," kata Diah.

" Ini kesempatan baik untuk memberikan pencerahan, arahan, dan berbagi wawasan keilmuan saudara untuk kami rakyat Kabupaten Cirebon. Kami mohon saudara melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan Kabupaten Cirebon agar lebih baik lagi," pintanya.

Terkait dengan draft rancangan RPJPD tahun 2025 - 2045 yang telah dihantarkan tentu merupakan hasil kajian, penelitian, dan inovasi SKPD. Apakah SKPD tersebut sudah menyiapkan RPJMD dan RKPD-nya. "Tolong saudara tanyakan dan berikan penjelasan pada kami," pungkasnya. (zen)

Sumber: